Pseudo Pemberdayaan UMKM

Oleh: Edy Sahputra Sitepu, SE, MSi

Istilah small is beautiful pada dasarnya memang pantas disandang UMKM. Meskipun dalam kegiatan ekonomi kontribusinya kerap termarginal namun UMKM selalu menunjukkan sebagai salah satu sektor paling tangguh. Dalam berbagai situasi buruk seperti, krisis moneter 1998, krisis finansial 2009 dan lain-lain, UMKM tetap eksis. Saat kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menentu, di sela-sela kebangkrutan dan kehancuran usaha-usaha berskala besar UMKM malah kerap tampil sebagai penyelamat. Pendeknya, tak ada masa sulit yang tak dapat dilalui oleh UMKM.

Dalam banyak kasus, UMKM adalah pilihan alternatif sebagai solusi dalam masa-masa perekonomian yang sulit. Krisis ekonomi biasanya berdampak akhir pada kehilangan mata pencaharian dan pengangguran. Justru pada saat itulah muncul keberanian memulai usaha baru, bak cendawan di musim hujan. Hal ini menginformasikan kepada kita bahwa, selain karena faktor kelihaian melihat peluang dan keberanian memulai usaha, ada determinan lain yang lebih ekstrem, yakni adanya keterpaksaaan. Terpaksa menjadi pengusaha (entrepreneur) karena kehilangan pekerjaan. Ini juga mengingatkan pada kita, sesuai dengan konsep klasik Adam Smith, invisible hand, krisis ekonomi selalu datang bersamaan dengan penawarnya. Bila di satu sisi ada perusahaan besar yang hancur maka di sisi lain akan mucul ratusan bahkan ribuan usaha-usaha mikro dan kecil sebagai gantinya.

Pentingnya posisi UMKM di Indonesia secara statistik juga dapat dibuktikan. Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan Kementrian UKM dan Koperasi, diketahui pada tahun 2008 jumlah unit usaha di Indonesia berjumlah 51,262 juta, di antara angka tersebut 50,697 juta merupakan usaha mikro (98,9%), 520.221 usaha kecil (1,01%), 39.657 usaha menengah (0,08%) dan hanya 4.463 usaha berskala besar (0,01%). Dengan kata lain perbandingan UMKM versus usaha besar adalah 99,99% banding 0,01%.

Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDB, maka UMKM memberikan sumbangsih 55,56% sementara usaha besar menyumbang 44,44%. Jika dibandingan dengan kondisi sebelum krisis 1998, maka telah terjadi perubahan struktur ekonomi dengan peran sektor UMKM yang lebih besar. Karena memang pasca krisis, sektor korporat masih dalam proses restrukturisasi yang lambat.

Begitu besarnya kesadaran kita akan penting dan strategisnya posisi UMKM dewasa ini. Sayangnya kesadaran ini belum diimbangi oleh upaya yang serius dan konsisten dalam proses pemberdayaan UMKM. Kebanyakan diskursus UMKM hanya mencuat manakala elit membutuhkan isu-isu seksi yang bisa menarik simpati konstituen, menjelang pemilihan presiden, kepala daerah, atau pemilihan anggota legislatif. Setelah itu diskursus tentang UMKM pun kembali sepi. Para pelaku di sektor UMKM, dengan berbagai keterbatasan yang mereka miliki toh akhirnya harus berjibaku sendiri.

Menurut penulis salah satu kekeliruan mendasar, yang ke depan perlu dicermati dalam menggagas kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan UMKM adalah bagaimana kita meredefenisikan UMKM dan menginternalisasinya sebagai pemahaman bersama. Yang sering muncul dalam diskursus UMKM adalah, UMKM didefenisikan sangat luas (general), baik usaha menengah, kecil dan mikro sering diidentifikasikan sebagai sejenis. Padahal masing-masing kelompok usaha ini memiliki karakteristik unik yang sangat signifikan perbedaannya. Dengan adanya perbedaan karakteristik yang cukup mencolok ini, harusnya pendekatan kebijakannya juga berbeda.

Di Indonesia, pemerintah telah menuangkan karakteristik UMKM ini dalam UU No.20/2008. Dalam UU tersebut usaha mikro adalah usaha yang memiliki asset maksimum Rp 50 juta dan omzet maksimum Rp 300 juta, usaha kecil memiliki asset antara > Rp 50 juta s/d Rp 500 juta dengan omzet > Rp 300s/d Rp 2,5 miliar sedangkan usaha menengah memiliki asset antara > Rp 500 juta s/d Rp 10 miliar dengan omzet > Rp 2,5 miliar s/d Rp 50 miliar.

Sementara menurut World Bank, usaha mikro jumlah karyawan kurang dari 10, pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu dan jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu. Usaha kecil; jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta. Sedangkan usaha medium; jumlah karwayan maksimal 300 orang, pendapatan tahunan berkisar $ 15 juta dan aset tidak melebihi $ 15 juta. Namun dalam implementasi kebijakannya, menurut penulis, karakteristik ini tidak ketemu dengan sasaran kebijakan (benefeciaries).

Pemerintah misalnya, merasa sudah memberdayakan UMKM dengan indikator utama semakin meningkatnya plafon kredit yang diserap UMKM. Padahal sebagian besar pelaku ekonomi yang masuk kategori UMKM, dalam hal ini usaha mikro sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan perbankan (tentu saja karena kelompok ini tidak bankable), padahal jumlahnya adalah paling besar di kelompok UMKM (98,90%). Artinya benefeciaries kebijakan yang dibangga-banggakan itu sebenarnya secara kuantitati sangat kecil jumlahnya yakni 1,09%. Lantas bagaimana kita mengatakan kebijakan ini berhasil? Karena yang merasakan efek kebijakan ini hanya sekitar 39.657 unit usaha menengah, sementara ada 51,261 juta usaha mikro dan 520.221 usaha kecil yang sama sekali tidak tersentuh.

KUR boleh jadi merupakan salah satu kebijakan andalan pemerintah. Sebagai sebuah program yang bertujuan mengangkat pelaku UMKM ini sangatlah mulia. Pada awalnya peluncuran program tersebut begitu diminati. Terbukti dengan daya serap yang tinggi. Namun, belakangan program tersebut menjadi tidak efektif lagi bagi pelaku UMKM karena suku bunga yang diberikan tidak begitu menarik dan dibebani berbagai persyaratan yang dianggap memberatkan. Persoalan program KUR bukan sekadar tersandung pada suku bunga yang belum bisa menolong para pelaku UMKM, tapi juga terganjal pada masalah penyaluran yang tidak bisa menjangkau sepenuhnya pada pengusaha kecil yang memang membutuhkan dana. Sejumlah publikasi di media menyebutkan ada segmen tertentu yang menjadi penikmat terbesar yakni usaha menengah dan koperasi, sedangkan segmen usaha mikro dan kecil menjadi penikmat terkecil.

Demikian pula kebijakan menciptakan dunia usaha yang kondusif (conducive business climate). Karakteristik masing-masing lingkungan kelompok UMKM juga jelas berbeda antara usaha mikro, kecil, dan menengah. Bagi usaha menengah yang dimaksud kondusif mungkin meliputi, perizinan yang mudah, birokrasi yang sederhana, stabilitas politik dan ekonomi, tidak ada pungutan liar (pungli), keringanan pajak, bantuan akses informasi dan lain-lain. Namun bagi usaha mikro, kebutuhannya tentu berbeda, yang jelas salah satunya kebutuhan difasilitasi tempat berdagang agar tidak diuber-uber Satpol PP.

Jadi sebagai langkah dasar dalam proses pemberdayaan UMKM yang amat luas ruang lingkupnya, mungkin sebaiknya kita mulai dari hal yang paling sederhana, yakni mencoba memahami UMKM secara utuh. Harus ada pemahaman dalam frekwensi yang “nyambung,” UMKM yang mana yang ingin di-treatment, mikro, kecil, atau menengah? Ini perlu, terutama untuk para pembuat dan eksekutor kebijakan. Sehingga ketika berbicara kebijakan UMKM, para pembuat dan pelaksana kebijakan tidak asal bicara atau sekedar menyampaikan sebuah pseudo (kepura-puraan). Kemudian, tentu saja harus konsisten, jangan ketika waktu kampanye saja, tapi sampai ke implementasi dan keberhasilannya bisa diukur bersama berdasarkan indikator-indikator yang jelas. ***

** Dimuat di Harian Waspada 5 Januari 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s