7,5 Juta Orang Berpotensi Menganggur karena FTA

Halaman Depan 31-12-2009

MedanBisnis – Jakarta
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja sebagai dampak terburuk dari perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China yang mulai berlaku besok bisa mencapai 7,5 juta orang. Hal ini bisa terjadi jika pemerintah tidak melakukan upaya-upaya konkret untuk menekan imbas terburuk FTA seperti membendung serbuan produk-produk impor China dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Ketua Apindo Djimanto mengemukakannya saat ditemui di sela-sela acara temu akhir tahun antara dewan pengupahan nasional, Depnakertrans dan LKS Tripartit di Kantor Depnakertrans, Jakarta, Rabu (30/12).”Kira-kira 7,5 juta orang terancam terdegradasi, setelah itu bisa menganggur, bisa jadi pengusaha dan lain-lain. Ini kalau tidak ada upaya sama sekali,” katanya.

Perdagangan bebas atau FTA ASEAN-China berlaku mulai 1 Januari 2010. Dalam skema ini 928 pos tarif  dihapuskan bea masuknya, tapi sekira 784 pos tarif diminta untuk ditunda oleh beberapa sektor industri dari berbagai negara. Dari Indonesia sendiri pemerintah memperjuangkan 314 produk dari sekira 8 sektor industri saja, yaitu industri besi dan baja, petrokimia, makanan dan minuman, TPT, furniture, alas kaki, kimia organik dan elektronika mendapat penundaan masuk FTA. Sektor-sektor industri itu meminta penundaan FTA sebab tak siap bersaing dengan produk China yang sangat kompetitif.

Djimanto menjelaskan saat ini peredaran barang impor di Tanah Air mencapai 50% dari komiditas di pasar dalam negeri, dimana dari jumlah barang impor sebanyak 40% adalah produk-produk impor China. Apindo memperkirakan jika dampak terburuk FTA terjadi maka komposisi barang-barang impor bisa melonjak hingga 75% sedangkan produk-produk China naik sampai 70%.”Kalau dilepas tidak ada upaya penghambatan maka akan naik ke titik 75% (barang impor). Ini akan mendesak lapangan kerja seperempatnya dari pekerja formal 29 juta orang,” katanya.

Potensi membanjirnya barang-barang impor tersebut akan berdampak pada kinerja industri dalam negeri, khususnya dalam mempengaruhi penjualan yang berujung pada penurunan produksi dan berakhir pada pengurangan tenaga kerja.

Di tempat yang sama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaiman Iskandar mengatakan pelaksanaan FTA sedkit banyak akan mempengaruhi sektor ketenagakerjaan di Tanah Air. Namun kata dia, dampaknya tidak akan signifikan.”Signifikan sih tidak, tapi akan ada ancaman,” kata pria yang biasa disapa Cak Imin itu.

Sekarang hingga Desember 2009 pekerja formal di Indonesia   hanya 30,65% atau 32,14 juta orang dari total angkatan kerja. Sedangkan untuk jumlah pekerja informal mencapai 67,86 juta orang. Jumlah itu mencapai 69,35% dari total angkatan kerja di Indonesia sebanyak 113,83 juta orang.

2.400 Industri Beralih
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan fenomena peralihan kalangan industri kecil dan menengah (IKM) sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) ke sektor perdagangan sebagai imbas perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China sangat mungkin terjadi. Ini akan menyebabkan terjadi pemutusan hubugan kerja (PHK) dengan para pekerjanya.

Dia menambahkan industri TPT skala IKM sangat rentan beralih karena imbas FTA memungkinkan harga barang impor khususnya dari China lebih murah, sehingga industri IKM lebih memilih membeli barang impor asal China, kemudian menjualnya.”Akan ada potensi IKM yang beralih ke pedagang,” kata Ketua Umum API Benny Soetrisno dalam acara konferensi pers di Sekretariat BPN API, Jakarta.

Katanya, dari 2.700 anggota API hanya sebanyak 300 perusahaan yang masuk katagori perusahaan besar sedangkan sisanya sebanyak 2400-an adalah perusahaan TPT skala kecil yang mudah beralih jadi pedagang.

Benny menjelaskan meski pada tahun 2009 ini tren impor TPT terus turun yaitu mencapai US$ 3,2 miliar hingga Oktober 2009   atau mengalami penurunan sebesar 28,32% dari tahun 2008 lalu. Namun ia khawatir jika FTA ASEAN-China 2010 nanti akan mendongkrak membanjirnya barang impor asal China yang terkenal murah-meriah.”Pembeli di manapun suka dengan barang murah, dan kualitasnya bagus,” kata Benny.

Hingga saat ini sebelum pelaksanaan FTA berlangsung, banyak industri sektor TPT yang kalah bersaing atau kolaps bahkan sampai tutup. Setidaknya pada tahun  2008, API mencatat ada 155 pabrik tutup dan pada tahun 2009 sebanyak 271 perusahaan tutup, yang umumnya bergerak dibidang benang rajut, garmen dan perusahaan-perusahaan TPT berorientasi pasar domestik.

Sedangkan dari sisi tenaga kerja selama tahun 2008-2009  sebanyak 78.158 orang telah di PHK, yaitu  59.762 orang  pada tahun 2008 dan  18.396 orang pada tahun 2009.”Tapi itu masih dimbangi, karena pada tahun 2008-2009 ada pertumbuhan pabrik baru sebanyak 164 perusahaan yang berorientasi ekspor, sehingga ada tambahan lapangan kerja 189.000 orang,” katanya.

Mengenai masalah daya saing produk TPT lokal yang masih rendah, menurutnya, tidak terlepas dari masalah-masalah di dalam negeri yang belum terselesaikan seperti infrastruktur energi listrik, gas, suku bunga yang tinggi, mahalnya biaya penanganan kontainer di pelabuhan (THC), tenaga kerja dan lain-lain.”Kalau suku bunga rendah kita menang (kompetitif), tapi kalau sampai di pelabuhan kita kalah sedikit, setelah di kapal kalahnya nambah, sampai di negara tujuan ekspor kita benar-benar kalah,” katanya.

Selain sektor perikanan,  free trade agreement ASEAN-China akan membuat produk kelautan dan perikanan Indonesia semakin rawan terkena dumping, kata Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Suhana. Dia berbicara pada “Outlook Perikanan Indonesia 2010″ di Jakarta, kemarin.”Produk kita sudah pasti rawan terkena dumping, karena sekarang saja produk perikanan China masih banyak yang terkena dumping di negara-negara tujuan ekspor kita,” katanya.

Belajar dari pengalaman tahun 2005 saat Indonesia terkena dumping reekspor udang China, hal sama sangat mungkin terjadi ketika produk perikanan Cina membanjiri Indonesia setelah FTA berlaku.
China sangat kuat dalam budidaya perikanan terutama udang, sementara Indonesia selama ini bersusah payah melewati persyaratan ekspor Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Uni Eropa, sehingga perlu berhati-hati menyikapi FTA.

Dia mengapresiasi penetapan larangan impor udang spesies tertentu yang dikeluarkan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan bersama Menteri Perdagangan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) tertanggal 23 Desember 2009.

Namun demikian, penghentian impor udang tersebut juga dilakukan untuk induk udang vaname yang selama ini diimpor dari AS. “Kalau ternyata yang dilarang cuma udangnya tapi bukan induk udangnya ya percuma,” katanya.

Dia mengatakan pemberlakuan FTA ASEAN-China juga akan semakin mengancam daya saing produk perikanan Indonesia, mengingat produk olahan perikanan Cina berharga lebih murah.
Berdasarkan analisis data UN Comtrade 2009, Suhana menyebutkan impor perikanan Indonesia tahun 2007 hanya US$45,4 juta, sedangkan tahun 2008 bernilai 105,76 juta dolar AS. Hal itu menunjukan impor  Indonesia meningkat 57,08%.

Sementara berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Juni 2009, nilai impor perikanan Indonesia telah mencapai US$72,68 juta atau melebihi 50% dari impor perikanan tahun 2008.Sedangkan untuk ekspor, BPS mencatat nilai ekspor perikanan hingga bulan Juni mencapai US$830,42 juta. Sementara total nilai ekspor perikanan tahun 2008 UN Comtrade mencatat mencapai US$1,96 miliar.
Begituipun Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan Indonesia tidak tinggal diam menghadapi FTA ASEAN-China, sebaliknya telah mempersiapkan sejumlah langkah untuk itu, termasuk membentuk tim untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan pengusaha Indonesia dalam hubungannya dengan AFTA.
“Prinsipnya adalah kita berkewajiban melindungi kepentingan nasional kita disamping memang bahwa kita juga harus konsisten dengan apa yang menjadi keputusan atau persetujuan itu yang ditandatangani tahun 2002,” katanya.

Dia menambahkan tim yang dibentuk itu merupakan gabungan dari sejumlah departemen teknis, ditambah asosiasi-asosiasi. “Tim ini tentu menampung apapun yang menjadi keluhan dari industri yang berpotensi terkena dampak,” katanya.

Terkait lingkup perdagangan yang tidak adil, Hatta mengatakan tidak hanya praktik dumping, namun juga praktek lainnya.”Semua yang bersifat tidak adil tentu tidak dibenarkan dan itu kita harus melihat, harus punya tim. Intinya kita melakukan sesuatu,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s