Pempropsu Tak Punya Persiapan Hadapi FTA

Pengusaha UKM Sumut Panik

Harian Medan Bisnis (04-01-2010/ramita harja/nana miranti)

Medan Para pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Sumatera Utara (Sumut) meminta kepada pemerintah agar tidak ngotot untuk menerapkan Free Trade ASEAN-China tahun ini juga, khusus untuk 5 sektor. Pasalnya, pelaksanaan FTA membuat mereka panik karena dihantui kebangkrutan.

Dari lima sektor tersebut, salah satunya pelaku UKM sepatu. Seperti Nur Dalmi yang sudah berpuluh tahun membuka usahanya itu. Dia yang hingga saat ini tetap mempertahankan kualitas produknya itu cemas kalau suatu saat usahanya kalah dengan buatan China. “FTA belum diberlakukan saja produk saya sudah kalah dari China,” katanya kepada MedanBisnis akhir pekan lalu.

Perdagangan bebas atau ASEAN China Free Trade Agreement (AC-FTA) mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. Dalam skema ini 928 pos tarif dihapuskan bea masuknya, tapi sekira 784 pos tarif diminta untuk ditunda oleh beberapa sektor industri dari berbagai negara. Dari Indonesia sendiri pemerintah memperjuangkan 314 produk dari sekira 8 sektor industri saja, yaitu industri besi dan baja, petrokimia, makanan dan minuman, TPT, furnitur, alas kaki, kimia organik dan elektronika mendapat penundaan masuk FTA.

Sektor-sektor industri itu meminta penundaan FTA sebab tak siap bersaing dengan produk China yang sangat kompetitif, tapi penundaan tak kunjung direalisasikan. Sejak dua tahun terakhir, lanjutnya, penjualannya sudah mengalami penurunan 50%. Padahal, menurutnya, kualitas produknya tetap di atas dari buatan China. Dalmi selalu menggunakan bahan kulit dan semi kulit, belum lagi bahan-bahan lainnya yang sudah menjadi pilihan. Sebab itulah harga sepatu yang dia jual juga relatif mahal. Sementara produk buatan China yang pernah ia perhatikan, kualitasnya masih di bawahnya.

“Sejak dijualnya produk China dan dijual di pasar tradisional atau kaki lima, sejak itulah pesanan produk saya menurun,” kesalnya.

Dia yakin, produk dari China yang beredar di kaki lima adalah produk ilegal yang masuk ke Medan. Menurutnya, konsumen pasti tertarik dengan produk yang lebih murah tanpa memandang bagaimana kualitasnya. Harganya, bisa lebih murah tiga kali lipat bahkan lebih dari harga sepatunya. Harga sepatu buatan China yang beredar di pasar berkisar Rp 30.000 sampai ratusan ribu sepasang.

Nur Dalmi, perajin sepatu yang juga sebagai Sekretaris UKM Center menegaskan tidak siap dengan pelaksanaan FTA. Sejauh ini, katanya, bantuan pemerintah untuk mengembangkan UKM juga masih minim. Bantuan yang ia maksud bukan hanya persoalan modal tapi juga bagaimana suply bahan baku dan peralatan yang mendukung majunya UKM lancar.

Begitupula dengan pelaku UKM sepatu lainnya, Bustamar Tanjung. Usahanya yang terletak di Jalan Bromo itu masih mengalami hambatan soal suplai bahan baku. Ia mengharapkan agar pemerintah membuat kebijakan bagaimana caranya agar usahanya tidak bangkrut akibat pelaksanaan FTA nanti. Bustamar mengatakan pasokan bahan untuk usaha sepatu sering tidak terkontrol oleh pemerintah. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. “Bagaimana kami mau menjual dengan harga murah, harga bahan bakunya saja sudah mahal di sini,” ujarnya.

Dia menyebutkan, di Medan belum ada ukuran sepatu yang sesuai standar internasional. Misalnya untuk ukurannya yang tersedia hanya 27-28 cm seharusnya 30,2 cm per feet. Belum lagi soal harga. Harga kulit sepatu di pasar Medan berada di kisaran Rp 12.000 sampai Rp 24.000 per feet. Jika dibanding di Jawa, harganya hanya Rp9.000 sampai Rp 17.500 per feet. “Bagaimana kami optimis kalau produk kami mampu bersaing pada persaingan bebas nanti. Bahan bakunya saja terbatas,” tegasnya.

Sumut Belum Siap

Anggota Komisi C DPRD Sumut, Hidayatullah, mengemukakan pemerintah daerah, khususnya Pempropsu belum siap untuk menghadapi perdagangan bebas ASEAN-China. Buktinya, memasuki awal tahun ini belum ada persiapan khusus atau antisipasi untuk menghadapi perdagangan bebas itu. Menurut Hidayatullah, pelaksanaan FTA ini pasti akan sangat mempengaruhi perkembangan dan kondisi usaha di Indonesia, khususnya di Sumut sebagai pintu masuk utama barang-barang ekspor jika dilihat dari letak geografisnya yang berdekatan dengan berbagai negara tetangga. Namun sayangnya, sampai sekarang belum ada pembahasan atau antisipasi yang disiapkan Pempropsu untuk menghadapinya.”Pemerintah kita belum siap, bahkan terkesan pura-pura tidak tahu bahwa akan ada pemberlakuan FTA, dan menganggap bahwa program ini hanya pemikiran pemerintah pusat yang tidak ada hubungannya dengan daerah,” ujarnya.

Hal itu juga terbukti dengan tidak adanya pembahasan terkait FTA dalam grand design Sumut. “Tidak ada singgung-singgung soal FTA dalam grand design Sumut. Sumutkan memang seringnya begitu, bermasalah dulu, ribut-ribut dulu, baru nanti sibuk cari antisipasinya,” ucapnya.

Jadi, untuk menghadapi FTA ini, memang baru pemerintah pusat yang melakukan proteksi atau antisipasi, sedangkan di Sumut sendiri, belum ada langkah yang diambil. Padahal, jika tidak diproteksi dapat dipastikan usaha dan produk-produk lokal di Sumut akan banyak yang kalah bersaing. Karena saat ini saja, sebelum FTA diberlakukan, usaha lokal banyak yang mengalami kesulitan untuk berkembang.

Seharusnya, Pempropsu segera melakukan inventarisir dan menganalisis dampak paling pahit yang dapat terjadi dengan pemberlakukan FTA ini, sehingga kedepan ada antisipasi untuk menghadapinya.”Sudah bisa dihitung berapa usaha dan jenis usaha apa saja yang tidak sanggup menghadapi AFTA ini untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Jadi ada proteksinya,” terang politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Sumut ini.

Jika tidak dapat diproteksi, mungkin langkah yang dapat diambil pemerintah pusat dan Pempropsu adalah dengan memberikan keringanan atau penghapusan beban biaya yang harus ditanggung pengusaha lokal selama ini. Misalnya saja dengan penghapusan atau pengurangan pajak pendapatan, dimana biasanya pada saat pendapatan Rp 50 juta mereka sudah kena pajak 15 pesen, ini dinaikkan menjadi pada saat pendapatan Rp 100 juta baru kena pajak.

Dengan cara ini diharapkan dana yang dikeluarkan untuk membayar beban dapat dialokasikan sebagai modal usaha, sehingga harga barang yang akan dijual dapat lebih murah untuk menyaingi barang-barang ekspor.”Beban mereka dikurangi untuk dialokasikan sebagai modal tambahan bagi para pengusaha lokal. Mungkin pemberian insentif seperti ini akan dapat sedikit membantu pengusaha lokal dalam menghadapi FTA ini,” terangnya.

Selain itu, sosialisasi kepada pihak terkait, baikpengusaha dan pekerja tentang pelaksanaan FTA ini juga harus dilakukan. Sehingga masing-masing mereka juga dapat melakukan efesiensi sejak dini dalam menghadapi persaingan.”Termasuk, pungli-pungli (pungutan liar) yang banyak diberlakukan pejabat maupun pemerintah harus segera dihilangkan. Sehingga beban pengusaha tidak semakin bertambah,” paparnya.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s