Exit Program dari IMF ”Sang Mandor”

Oleh: Edy Sahputra Sitepu

SIAPA pun orangnya pasti tak suka kalau pekerjaannya dimandori. Kata mandor sendiri identik dengan serangkaian aktivitas mengawasi, seperti yang dilakukan oleh asisten-asisten perkebunan di zaman Hindia-Belanda dalam mengawasi pekerja-pekerja pribumi. Mandor ketika itu berpakaian mentereng, menegaskan perbedaan kelas dengan yang dimandorinya. Memegang cambuk atau tongkat adalah bagian dari penampilan mandor ketika itu. Jadi kalau para pekerja dilihat tak becus dan malas-malasan, mandor pun ”turun tangan,” bisa dalam bentuk memaki, menggebuk atau menendang.

Seiring dengan perjalanan waktu, sekarang ini mandor telah mengalami berbagai metamorfosa. Dari sisi istilah, kata mandor lebih banyak digantikan dengan nama yang lebih keren, yakni supervisor. Penampilan pun berubah. Begitu pun mandor tetap mandor, toh perjalanan waktu tidak memberikan garansi bahwa mandor kemudian pasti menjadi sosok yang disukai, pasti ada juga yang ditakuti, dibenci, bahkan membuat antipati.

Menyinggung soal mandor. Indonesia saat ini masih terus dimandori oleh IMF. Konon, ketika Indonesia mengalami krisis kurs tahun 1998 lalu, Soeharto mengirim orang-orangnya mendatangi IMF (International Monetary Fund). Sederhananya dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia mengakui bahwa mereka sudah tidak mampu lagi mengurus Indonesia ini, terutama melepaskan diri dari jerat krisis. Sebagai sebuah lembaga yang berkompetensi sebagai dokter bagi negara-negara yang sedang mengalami krisis, IMF pun setuju membantu Indonesia. Namun IMF tidak mau memberikan ”cek kosong”. Kesepakatan bersama harus dibuat, itulah LoI (Letter of Intens). Sejak itu pula Indonesia di bawah bayang-bayang IMF. Jelasnya, dimandori IMF dalam setiap program ekonominya.

Dimandori praktis berarti didikte, di suruh-suruh untuk melakukan ini, itu dan lain-lain. Disuruh menjual aset-aset strategis, disuruh menghapuskan subsidi yang mencekik rakyat, plus suruhan-suruhan lain. Pelan-pelan rasa percaya diri pun mulai memudar, sebab semuanya harus dikonsultasikan dengan sang mandor. Berbagai program dan perencanaan ekonomi pun kemudian harus disesuaikan dengan keinginan IMF, manakala ada yang bertentangan dengan keinginan lembaga tersebut. Kesimpulannya, harus siap menelan pil pahit.

Kehilangan jati diri dan rasa percaya diri adalah konsekuensi terbesar bagi Indonesia, ketika terus dimandori IMF. Tingkat ketergantungan semakin tinggi. Lihat saja Megawati, beberapa kali harus rela menerapkan kebijakan-kebijakan tidak populer yang bisa menggerogoti kekuasaannya. Ia harus nrimo manakala seluruh anak negeri ribut ketika harga BBM, listrik dan telepon naik. Sementara sang mandor tetap ”dingin,” menikmati peribahasa ”anjing menggongong kafilah berlalu.”

Prilaku ”dingin” sang mandor semakin lama semakin menjadi perdebatan. Resep-resepnya dalam memulihkan perekonomian mulai diragukan, IMF juga dituding sangat text book dan kurang analisis lingkungan. Publik mulai menimbang-nimbang soal diteruskan atau dihentikannya kontrak dengan IMF melalui LoI. Ternyata timbangan yang lebih berat mengarah pada segera dihentikannya saja program dengan IMF. Palu di MPR untuk mengesahkan TAP MPR No 86/2003 tentang harus diakhirinya kiprah sang mandor telah diketuk, 35 ekonom Indonesia pun mengaminkan, setelah berdiskusi panjang selama 5 bulan. ***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (28 April  2003)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s