Good Governance Masih Lips Service

Oleh: Edy Sahputra Sitepu

Good Governance. Begitu mudah dan sering diucapkan. Mulai dari elit politik nasional maupun daerah begitu jor-joran mengungkapkan komitmen ini. Baik melalui media massa, ceramah publik, seminar, maupun sewaktu rapat dengar dengan DPR/DPRD. “Pemerintah saat ini tengah berupaya merealisasikan pemerintahan yang bersih KKN, efisien dan profesional!”   begitu ujar pemerintah dalam kampanye tentang good governance. Tapi apa, lacur! Good governance lagi-lagi hanya sebuah Iips service, omong kosong belaka. Good governance tak lebih gula-gula yang meninabobokan publik. Hanya sekedar “trik kamera” untuk menarik simpati rakyat. Agar pemerintah dianggap reformis dan sudah lebih baik.

Di Sumut, begitu menjelang pemilihan gubernur untuk periode 2003-2008, intensitas penggunaan kata-kata good governance pun semakin tinggi. Semua balon gubernur agaknya paham betul soal konsep good governance ini. Seorang balon kuat yang masih menjadi gubernur pada periode ini bahkan begitu fasih mengulas soal good governance dalam  sebuah seminar di Medan, bahkan ia juga menuliskannya dalam bentuk artikel di sebuah media surat kabar.

Lantas apa yang bisa dicermati dari penerapan good governance di Sumut tercinta ini. Masih jauh dari harapan! Masih jauh panggang dari api. Buktinya dua hari lalu, Mentan Bungaran Saragih kepada wartawan mengungkapkan, ada oknum aparat pemerintah di Medan yang mempersulit aktivitas ekspor sayuran siap saji,  yang dirintis oleh PT Putra Agro Sejati (PAS).

Lagi-lagi ciri-ciri negatif Sumut tak bisa disembunyikan. Semua orang mengakui adagium Sumut soal mental birokrasi, “Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah.”  Atau “Semua urusan mesti dengan uang tunai,” kalau di singkat menjadi SUMUT. Jelas fenomena ini sangat kontraproduktif dengan good governance.

Salah Kaprah dan tak tahu diri. Di satu sisi kita bisa melihat, belakangan pemerintah begitu sibuk melakukan road show ke luar negeri mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Sumut, dus menjalin kerjasama bisnis. Ada sekitar Rp 600 juta budget dana untuk itu. Begitu pula berbagai kegiatan fair ke dalam dan ke luar juga menghabiskan dana Rp 600 juta, angka ini belum termasuk pembiayaan dan pengelolaan pusat promosi bisnis di Batam Rp 100 juta, dan biaya sewa gedung pusat promosi bisnis di Batam (kerja sama Gubernur se Sumatera) Rp 100 juta. Sungguh besar anggaran untuk menarik investasi ke Sumut ini. Akan tetapi di sisi lain masih ada oknum pemerintah yang mempersulit  aktivitas investor-investor lokal seperti PAS.

Dalam kondisi perekonomian yang masih terpuruk pasca krisis 1998, kembali bergeraknya sektor-sektor ekonomi adalah hal harus didukung, bukan malah dihambat. Tindakan mempersulit investor lokal menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak apresiatif terhadap sektor ekonomi dan mengingkari good governance itu sendiri. Harusnya kita bangga memiliki perusahaan daerah yang mampu menembus pasar luar negeri. PAS telah berhasil menembus pasar sayur siap saji dengan tujuan Jepang. PAS sendiri telah memperoleh pengakuan dari Japanese Agriculture Standard (JAS) atau Dinas Pertanian Jepang terhadap kualitas produknya.

Bungaran saja mengakui, mengekspor sayuran ke Jepang bukanlah hal yang mudah. Jepang terkenal sangat ketat dan selektif dalam persyaratan mutu. Kalau mengekspor ke Singapura atau Malaysia, bagi Sumut sudah biasa, tapi mengekspor sayuran ke Jepang yang jauh lebih sulit, bahkan tersulit di dunia, itu hal yang luar biasa. Begitu kata Bungaran ketika itu. Jepang adalah barometer ekonomi dunia, terutama untuk kawasan Asia, jika mampu menembus Jepang, itu artinya lampu hijau untuk seluruh dunia. Dengan kata lain rating ekpor Sumut  akan lebih baik.

PAS dalam hal ini adalah korban dari tidak konsistennya iktikad menjalankan good governance oleh pemerintah. Mungkin PAS hanya segelintir pelaku ekonomi yang menelan pil pahit dari jeleknya prilaku oknum pemerintah daerah. Mungkin banyak perusahaan lain yang pernah bernasib sama dengan PAS, namun tak pernah sempat mencuat kepermukaan, karena terbiasa diselesaikan dengan “damai”.

Membumikan good governance jelas menjadi tantangan pemerintah daerah ke depan,  melalui periodesasi kepimpimpinan yang baru, bahkan mungkin gubernur yang baru. Janji-janji sudah diucapkan, masayarakat sudah mendengar!  Akan tiba waktunya masyarakat akan menagih janji tersebut. Jangan seperti Megawati, dalam kampanye poitiknya dulu ia terus berteriak, Indonesia harus mengakhiri utang luar negeri, tidak akan ada lagi darah yang tumpah di bumi Aceh, tidak ada lagi KKN, tapi mana buktinya? Pemerintah yang arif bukan pemerintah yang pintar berjanji, tetapi juga pintar menepati janji.  ***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (14 April  2003)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s