Menanti Kebijakan Pro UKM

Oleh: Edy Sahputra Sitepu

Small is beuatiful! Demikian kira-kira gambaran kinerja UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di tanah air. Sejak krisis 1998, UKM kian dipercaya sebagai sebuah unjung tombak perekonomian, terutama dalam upaya memulihkan ekonomi  (recovery economy). Tidak lain karena, UKM terbukti sebagai sebuah sektor yang paling tahan menghadapi krisis ekonomi, dan memiliki geliat signifikan dalam mempercepat recovery perekonomian nasional. Menurut data BPS tahun 2001, dari seluruh pengusaha yang ada di Indonesia, ternyata 99,8% adalah dalam kategori usaha kecil. Usaha menengah adalah komposisi terbesar kedua, dengan cakupan 0,14%. Sedangkan usaha besar berada pada posisi yang sangat kecil yakni 0,0052%.

Menjelang Pemilu seperti sekarang ini, UKM biasanya mendapat porsi perhatian besar, terutama dalam kampanye-kampanye partai politik. Mereka (elit politik) angkat bicara, sangat fasih, soal pembenahan dan pemberdayaan UKM. Namun apa yang mereka bicarakan, lebih cenderung sebatas wacana-wacana “bersayap” untuk menarik simpati masyarakat luas. Agar mereka dicap sebagai pro kerakyatan misalnya atau pro reformasi.

Toh, nanti ketika Pemilu berlalu, wacana seputar UKM pun kembali senyap. Kita tentu masih ingat, pada Pemilu lalu selain reformasi, soal kebijakan mengimplementasikan ekonomi kerakyatan adalah sebuah isu sentral yang bergema dari Sabang sampai Merauke. Hampir semua partai punya platform soal ini. Tetapi begitu mereka berkuasa, yang tadinya mengaku  pembela “wong cilik” mulai berpaling, dan pura-pura lupa dengan janji-janji yang dilontarkan menjelang Pemilu.

Di Sumut misalnya, hampir semua kandidat gubernur, sebelum pemilihan mengkampanyekan soal pemberdayaan UKM. Mereka mengupas dengan tuntas berbagai persoalan yang dihadapi UKM, mereka berkata bahwa persoalan UKM adalah, rendahnya kualitas SDM, terbatasnya kemampuan manajemen, mahalnya harga bahan baku, terbatasnya modal kerja dan investasi, masih lemahnya kemampuan dalam perluasan dan penetrasi pasar serta masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi.

Yang lain juga menimpali, misalnya dibutuhkannya ketenangan dan kenyamanan usaha, proses perizinan yang berbelit-belit, banyak pungli, ketersediaan infrastruktur yang belum memadai, akses terhadap informasi dan pasar yang minim serta akses terhadap modal dan teknologi yang juga belum memadai. Manis sekali wacana yang dilontarkan, dan selalu berhasil mengendap di sanubari rakyat-rakyat kecil. Toh, kepintaran mengucapkan janji di depan publik, bukan menjadi garansi bahwa orang tersebut juga cukup pintar untuk membumikan janji tersebut.

Kendati demikian masyarakat juga jangan terlalu pesimis, sebab orang bisa saja berubah. Kebijakan bisa saja berganti, dan tentu saja kita tetap berharap, kebijakan yang akan mengisi agenda nasional dan Sumatera Utara khususnya adalah agenda-agenda yang pro kerakyatan, pro terhadap UKM. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan, tetapi agaknya itulah yang masih bisa kita lakukan sementara ini, tentunya sebelum saat-saat menagih tiba.

Untuk masyarakat UKM yang paling besar jumlahnya, di Sumut kita akan menunggu, apakah Gubsu yang terpilih kembali akan menegakkan good governance, mendirikan unit pelayanan terpadu (UPT) untuk UKM,  membangun dan memperbanyak Exhibition Center sebagai sarana promosi dan pusat informasi UKM, memperbaiki akses pengusaha mikro, UKM dan koperasi kepada lembaga keuangan perbankan dan lain-lain.***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (2 Juni  2003)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s