T-Bond dan T-Bill, Reinkarnasi Hutang

Oleh: Edy Sahputra Sitepu

Pada dasarnya semua orang berat untuk berhutang, demikian juga dengan negara. Karena untuk melakukan hutang tidak saja harus mempertimbangkan kemampuan untuk mengembalikan, tapi paling tidak juga menanggung rasa malu dan korban perasaan. Hutang memang sudah menjadi hal yang lumrah dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Namun yang menjadi persoalan adalah, bila hutang sudah menjadi hobi dan terlalu berlebihan , sementara pengembaliannnya dihimpit kebuntuan.

Seperti yang diungkapkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencaaan Pembangunan  Nasional (Bapennas) Kwik Kian Gie. Kwik menilai hutang luar negeri Indonesia sudah terlalu banyak dan sukar untuk dikembalikan (unsustainable). Indikasinya antara lain, sejak 1999 pemerintah sudah meminta penjadwalan ulang (rescheduling) hutang luar negeri yang jatuh tempo. Bahkan, pada 2002 pemerintah tidak hanya meminta penjadwalan ulang utang pokok, tetapi juga bunga hutang luar negeri.

Apa yang dilontarkan Kwik, lebih jauh bisa kita cermati. Lihat saja ulah pemerintah yang bisanya cuma “gali lobang tutup lobang.” Alhasil bukan penyelesaian yang diperoleh, sebab hutang-hutang malah semakin membengkak. Saat ini Indonesia sedikitnya memiliki hutang sekitar Rp 1.400 triliun, baik yang diperoleh dari pinjaman dalam negeri dalam bentuk obligasi, maupun dari luar negeri.

Angka Rp 1.400 trilyun jelas bukan angka yang kecil, bila angka tersebut dibagi oleh jumlah seluruh penduduk Indonesia saat ini (sekitar 230 juta jiwa), maka setiap orang, termasuk bayi sekalipun memiliki tanggungan utang lebih dari Rp 6 juta. Dengan hutang yang demikian besar, Indonesia kini termasuk dalam kelompok 32 negara miskin pengutang berat yang berpendapatan sangat rendah (SILICs/Severely Indebted Low Income and Poor Countries).

Sebenarnya Indonesia layak dapat penghapusan hutang, namun hal tersebut menjadi mustahil manakala penyebab hutang tersebut adalah suburnya korupsi di Indonesia. Jeffrey Winters, ekonom AS menyatakan, tidak ada negara sesudah PD II yang memiliki hutang yang demikian tinggi dalam tempo hanya dalam kurun 2,5 tahun. Dibandingkan negara Asia lainnya, seperti Thailand, Korea, Filipina, dan juga Cina. Beban hutang Indonesia jauh lebih berat.

Total pembayaran cicilan hutang pemerintah (domestik dan luar negeri) dari tahun 2001, 2002, dan 2003 adalah US$ 8,8 miliar, US$ 12,9 miliar dan US$ 15,6 miliar. Dari jumlah itu, pembayaran untuk hutang luar negeri akan sebesar, US$ 3,7miliar, US$ 5,4 miliar, US$ 7,6 miliar. Total kewajiban pembayaran hutang akan menyerap sekitar 40% lebih dari pendapatan pemerintah. Itu artinya upaya pembangunan menjadi nonsense! Karena dananya sudah disedot untuk bayar hutang.

Pemerintah memang hebat membuat hutang baru, tapi soal membayarnya tunggu dulu!. Sejak jaman Soeharto hingga Megawati, hutang yang jatuh tempo hanya dibayar dengan hutang baru. Selain itu, hutang-hutang selalu ditransfer ke masa depan lewat penjadwalan ulang (rescheduling). Buntut-buntutnya rakyat juga yang kena getahnya, terus diperas lewat pajak, dan semakin membumbungnya harga-harga public goods, dan public services seperti air, listrik, telekomunikasi, BBM dan lain-lain.

Berkaitan soal hutang, Menko Perekonomian Dorojatun beberapa waktu lalu mengatakan, tahun 2003 ini kita harus membayar obligasi yang jatuh tempo sebesar Rp 13,5 trilyun, masing-masing Rp 6,6 triliun pada bulan Pebruari dan Rp 7,7 triliun pada bulan Juli mendatang. Kali ini pemerintah tidak berniat lagi pinjam dari luar negeri via IMF, karena sebelumnya pemerintah setuju, bahwa hubungan dengan IMF harus diakhiri. Toh hutang sudah jatuh tempo dan harus dibayar, dan pemerintah tetap tak punya uang. Apa akal?

Menjawab ini, Departemen Keuangan (Depkeu) sudah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) untuk penerbitan surat utang negara (SUN) berjangka panjang (Treasury Bond/T-Bond) dan surat utang berjangka pendek (Treasury Bills/T-Bills). Lagi-lagi ini adalah reinkarnasi hutang pemerintah, kalau sebelumnya pada luar negeri, kali ini pada public Indonesia.

Pemerintah pun sudah mengantongi izin DPR untuk menerbitkan SUN maupun obligasi negara tahun 2003 senilai Rp 7,7 triliun, yang terdiri T-Bills dengan jangka waktu 12 bulan senilai Rp 5 triliun dan T-Bond senilai Rp 2,7 triliun. Yang perlu dicermati adalah, dengan strategi tersebut pemerintah sebenarnya belum serius mereduksi hutang. Karena yang terjadi hanya metamorfosa. Hutang yang selama ini dipinjam dari luar negeri belum di-stop. Tapi dialihkan menjadi hutang kepada masyarakat Indonesia.

Intinya dengan penerbitan T-Bond ataupun T-Bill hutang baru berikut kewajibannya tetap bertambah. Kiranya masih tak ada kata paling tepat untuk menggambarkan kebijakan pemerintah soal hutang ini. Selain “gali lobang tutup lobang!” dan lobangnya tak pernah hilang!***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (1 April  2003)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s