Kelamnya Januari (Independensi BI)

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Orang bijak selalu mengatakan mulailah sesuatu dengan baik, apakah itu dalam konteks bekerja, belajar, beribadah serta dalam menetapkan rencana ataupun niat. Harusnya kitapun bisa membumikan sejuknya ungkapan orang bijak, untuk memulai tahun 2004 ini dengan segala kebaikan. Sayangnya justru tahun monyet ini, secara sadar ataupun tidak telah diawali dengan berbagai hal yang tidak baik.

Masalah keamanan nasional paling pertama tercabik, di Poso, Makasar dan Medan, lagi-lagi teror bom susul menyusul, dan korban-korban pun mulai berjatuhan. Para pengamat sosial mulai mengaitkan korelasi aksi teror dengan upaya menggagalkan Pemilu 2004. Mengingat  historis perjalanan Pemilu di Indonesia, analisis tersebut menjadi logis. Banyak konspirasi yang memang berkepentingan untuk membuat suasana chaos, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kabar buruk lainnya adalah dari sisi moral hazard yang tetap tumbuh subur. Hampir setiap hari,  halaman depan media cetak di tanah air dipenuhi berita-berita tentang penyelewengan hukum dan korupsi. Kasus mantan Kabulog Beddu Amang misalnya, meskipun putusan mahkamah agung (MA) mengenai penolakan kasasi sudah keluar sepekan lalu, namun terpidana 4 tahun penjara kasus tukar guling tanah Bulog dengan PT Goro Batara Sakti ini, tak kunjung dieksekusi. Demikian pula kasus Beddu lainnya, masalah korupsi pakan ternak, juga belum jelas juntrungannya.

Lembaran buram awal tahun semakin menumpuk manakala beberapa waktu lalu BPK mengumumkan temuannya soal penyalahgunaan rekening 502 yang melibatkan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Syahril Sabirin dan mantan Kepala BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) I Putu Gede Ary Suta. Hasil audit BPK mengungkapkan, ternyata separuh dana di rekening 502 yang berjumlah Rp 49,4 triliun telah diselewengkan. Jumlah dana yang diduga deselewengkan tersebut berjumlah Rp 20,9 triliun. Dari jumlah tersebut Rp 17,8 triliun di antaranya diduga diselewengkan BI, dan sisanya oleh BPPN.

Sebagai lembaga yang paling kredibel mengungkapkan hal  itu, BPK jelas tidak asal bicara, pasti ada data-data pendukung yang jelas. BI sendiri sebagai bank sentral memang memiliki kuasa penuh mengkotak-katik rekening 502. Apalagi wilayah kebijakan BI ditamengi dengan independensinya, yang juga sulit ditembus pemerintah.

Baik kasus teror bom ataupun kasus korupsi adalah kasus-kasus yang bermuara pada aspek penegakan hukum. Sialnya dari sisi hukum sepertinya juga tidak memiliki komitmen untuk mengawali tahun baru ini dengan catatan baik. Tidak ada bedanya dengan yang sudah-sudah, pengakan hukum masih jauh panggang dari api. Kasus-kasus diping-pong ke sana ke mari mengikuti arah datangnya uang. Masing-masing punya lagu yang berbeda, tergantung permintaan. Demikian pula halnya dengan penanganan kasus-kasus di atas, serba tak jelas.

Januari memang masih separuh, mudah-mudahan separuhnya lagi akan diisi dengan berbagai catatan positif, tentang kemajuan dan prestasi. Sehingga ketika kita menimbang Januari sebagai awal tahun baru, kita akan mendapati dominasi hal-hal positif, bukan negatif. Kita tentu tidak ingin mempertahankan predikat sebagai negara paling subur korupsi, atau negara paling labil dan tak aman seperti yang sudah-sudah. Besok-besok kita merindukan kabar, “Para koruptor diringkus, dipenjarakan dan asetnya disita”, “Jaringan pelaku teror bom terungkap, diringkus dan dipenjarakan,” “Nama para politikus busuk diumumkan secara terbuka”, “Para penegak hukum yang KKN dipecat dari jabatannya” dan   seterusnya. ***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (13 Januari 2004)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s