Kemaslahatan Universal VS Kepentingan Status Quo

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Pelaksanaan Pemilu 2004 semakin dekat, “kartu-kartu” politik satu persatu mulai dibuka. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, dengan menimbang kans yang tidak menguntungkan di kancah Pemilu 2004, menawarkan bargaining ke kubu PDIP, siap menjadi wapres dan Megawati tetap menjadi presiden.

Memang, tak ada teman ataupun musuh abadi dalam dunia politik, yang abadi hanyalah kepentingan. Sekali waktu, bila masing-masing kepentingan bertentangan, teman akan menjadi lawan. Sebaliknya di lain waktu, bila kepentingan saling bersesuaian, lawan pun bisa menjadi teman. Visi ini memang sudah menjadi hukum universal dalam pertarungan politik, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Dalam lingkup yang lebih kecil, seperti di organisasi sosial ataupun bisnis, hal ini juga terinternaliasi secara kental.

Persoalannya adalah di atas visi apa “kepentingan” tersebut diletakkan. Apakah di atas visi keluhuran cita-cita bersama dalam mencapai kemaslahatan universal sebuah bangsa?, atau justru diletakkan di atas visi sektarianisme kelompok yang ingin melanggengkan kekuasaan (status quo)?

Idealnya kemaslahatan universal diletakkan pada porsi yang lebih besar, bukannya kepentingan kelompok. Namun pada kenyataannya, antara visi kemaslahatan umum yang lebih mengandung core value (nilai-nilai luhur) sengaja dicampur-adukkan dengan visi kepentingan kelompok (vested interest). Karena memang, kepentingan “apa” ingin dicapai, sangat tergantung dengan karakter “siapa” pengusung kepentingan tersebut.

Dengan proses asimilasi secara sengaja antara kepentingan kemaslahatan universal dan kepentingan kelompok ini, pandangan banyak orang, dengan mudah dikaburkan. Hingga akhirnya dengan mudah pula status quo mengedepankan kepentingan kelompoknya secara tak kentara. Inilah yang terus terjadi di negeri ini.

Di sinilah rakyat harus lebih jeli dan bijak dalam menentukan sikap. Terutama untuk tidak sembarangan dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2004 mendatang. Bila kita jenuh dengan pemimpin yang tidak pernah “dewasa”, maka giliran rakyatlah yang harus menjadi lebih dewasa. Karena sesungguhnya nasib bangsa ini ke depan, ditentukan oleh rakyat, sebagai majikan di negara yang menganut sistem demokrasi.

Rakyat harus memepertimbangkan dengan seksama, dimana para calon pemimpin negeri yang akan dipilih, meletakkan visi “kepentingannya”. Artinya kita hanya akan memilih mereka-mereka yang kita kenal baik dedikasinya dalam memberikan kontribusi pada pencerahan masyarakat dan proses pembangunan. Bukan para politisi busuk, oportunis, preman, pemimpin yang gagal,  apalagi koruptor.

Memang untuk hal tersebut kita kembali dihadapkan pada persoalan, yakni miskinnya sosok negarawan di negeri seribu pulau ini. Sistem pemerintahan yang ada, hanya mampu mengkader pemimpin-pemimpin oportunis dan haus kekuasaan. Sekali lagi ini akan menjadi cambuk moral bagi kita semua untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang lebih baik.***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (24 Pebruari 2004)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s