Konspirasi Dibalik Utang Baru

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Sudah terbiasa dengan adagium lain di bibir lain di hati, pemerintah pun membuka lebar-lebar perihal “mental kucingnya.” Kini kualitas isu semakin diragukan, bisa saja itulah faktanya. Ada upaya sembunyi-sembunyi yang dilakukan pejabat pemerintah RI untuk memperpanjang kontrak dengan International Monetary Fund (IMF). Konkrit saja, beberapa di antara pejabat tersebut adalah  Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI). Dalam sebuah pertemuan di Washington DC mereka malah menawarkan alternatif untuk memperpanjang kontrak IMF. Gayung bersambut, akhir pekan lalu pemerintah RI pun akhirnya kembali menyepakati pengucuran dana sebesar US$ 486 juta (Rp 7,2 triliun) oleh IMF.

Pemerintah berkelit di balik alasan bahwa pinjaman baru tersebut akan memantapkan posisi cadangan devisa RI. Khususnya menghadapi tahun 2004 di mana ada kekawatiran pemerintah tidak memperoleh penjadwalan utang dari Paris Club. Sebagaimana diketahui menjelang berakhirnya hubungan RI-IMF per 31 Desember 2003 ini  ada beberapa  opsi  yang tengah diperdepatkan, khususnya oleh Badan Analisa Fiskal (BAF) Departemen Keuangan. Pertama, program dengan IMF diakhiri sesuai kontrak (31 Desember 2003) tanpa Program Post Monitoring (PPM). Dalam hal ini Indonesia langsung lepas dari ikatan LoI, dengan catatan Indonesia harus membayar total utang sebesar US$ 7,8 miliar. Dilihat dari posisi cadangan devisa Indonesia, tidak ada masalah jika yang dipilih adalah opsi ini.

Opsi kedua, adalah Indonesia mengakhiri program IMF tetapi tetap ada PPM. Diperkirakan ini baru akan terjadi pada tahun 2008, di mana utang Indonesia sudah berada pada level di bawah kuota yang ditetapkan IMF. Selama ini Indonesia selalu meminjam di atas kuota yang ditentukan. 100% kuota utang nilainya adalah US$ 2,8 miliar, tetapi pinjaman Indonesia sudah 300% di atas itu, dengan nilai US$ 7,8 miliar. Jika dilihat trend-nya, 2008 Indonesia bisa masuk ke fase PPM, selanjutnya 2010 baru benar-benar exit. Hal positif dari opsi ini Indonesia tetap bisa memperoleh stand by agreement (SBA) atau extended fund facilities (EFF).

Sedangkan opsi yang ketiga adalah kita exit dari IMF dengan melalui masa transisi. Artinya Indonesia harus menunggu sampai 2010. Dengan opsi ini berarti Indonesia tetap terikat dengan LoI dan diawasi ketat oleh IMF. Tentu saja opsi ini sangat bertentangan dengan aspirasi umum yang berkembang akhir-akhir ini. Kembali pada dikucurkannya utang baru sebesar US$ 486 juta, lagi-lagi mempertegas bahwa pemerintah memang tidak memiliki komitmen untuk melepaskan diri dari program IMF. Apalagi ternyata secara finansial cadangan Indonesia sangat besar yaitu US$ 33 miliar, jika dikurangi dengan kewajiban kepada IMF, toh masih akan tersisa sekitar US$ 23 miliar. Di sisi lain cadangan sebesar itu ekuivalen dengan kebutuhan dana untuk impor Indonesia selama tujuh bulan. Apalagi saat ini dolar AS cenderung melemah terhadap seluruh mata uang di dunia. Jika memang kebijakan yang dijalankan adalah kebijakan berjaga-jaga (precautionary motive), jelas kebijakan tidak pada tempatnya. Indonesia sebenarnya tak memerlukan utang baru.

Lebih jauh dengan pinjaman baru tersebut, pemerintah bukannya mereduksi kuota utang, tetapi justru semakin membengkakkan utang di atas 300%. Artinya Indonesia semakin jauh dari opsi kedua yakni mengakhiri program IMF dengan tetap mengadopsi PPM.

Kebijakan pencairan utang baru, jelas kontraproduktif dengan aspirasi kuat dari seluruh komponen masyarakat, agar Indonesia segera melepaskan diri dari IMF. Apalagi ketika komitmen itu telah dikuatkan TAP MPR No 86/2003. Sementara 35 ekonom Indonesia, dengan kepakaran yang teruji, mengaminkan. Sekali lagi kita harus mengingat bahwa IMF, lembaga yang dibentuk di Bretton Wood, New Humpshisre AS tahun 1944 itu, telah menjadi mimpi buruk perekonomian Indonesia. IMF telah membuat Indonesia terbebani obligasi sebesar Rp 1.500 triliun akibat pengucuran obligasi rekap. IMF juga telah menguras Indonesia melalui pembayaran bunga utang mencapai Rp 17 triliun. Selain itu, sebenarnya bunga pinjaman IMF yang sebesar 3% saat ini sudah cukup besar karena bunga pinjaman komersial di pasar internasional sudah turun di bawah 1%. Apalagi IMF juga telah membuat Indonesia kehilangan aset-aset strategisnya seperti Indosat, BCA, Niaga dan lain-lain. Kita harus sadar, dibelakang IMF banyak sekali kepentingan yang mengendap-endap, bersiap-siap untuk mengambil kesempatan. Kita harus curiga,  mungkin memang ada konspirasi simbiosis mutualisme, antara IMF dan para “Mafia Bakerley”.***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (1 Juli 2003)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s