Manuver Menperindag Rini Soewandi

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Masih menyoal kebijakan pemerintah RI. Jika revisi Kepres No 18/2000 mendapat porsi menjadi bintang wacana, lalu siapa tokoh birokratis yang paling menjadi sorotan publik akhir-akhir ini? Yap, jawabnya adalah Memperindag Rini Soewandi. Ada beberapa hal yang membuat Mbak Rini menjadi begitu populer dan mendapat sorotan tajam, terutama bila dikaitkan dengan sejumlah produk kebijakan yang dikeluarkan. Sebagian besar kebijakan dinilai penuh manuver, berbahaya, dan mengancam kinerja kabinet.

Menurut Indef, setidaknya ada 15 kebijakan kontroversial yang telah diluarkan Rini. Kebijakan itu antara lain, Keputusan Menperindag No 643/MPP/Kep/2002 tentang Pengaturan Tata Niaga Gula, yang telah mengacaukan skenario perdagangan gula di tanah air. Ketika itu harga gula melonjak ke level Rp 6.000 per kg.

Kebijakan lainnya adalah mengenai gabah, di mana ketentuan Inpres No 9 Tahun 2002 yang menetapkan harga dasar gabah baru Rp 1.725 per kg untuk gabah kering giling (naik 12%). Ternyata dalam praktiknya tidak pernah terealisasi, termasuk penetapan harga dasar pembelian beras petani Rp 2.790 per kg. Hal ini dikarenakan dua institusi yang berperan dalam pengendalian harga beras tidak pernah terkoordinasi dengan baik, yakni Bulog dan Deperindag.

Di samping itu, usulan Deperindag untuk menghentikan impor beras selama tiga bulan pada tahun ini juga dinilai terlambat, karena musim panen hampir berakhir, sehingga tidak memberikan perlindungan kepada petani. Berikutnya adalah masalah lada yang mencuat seiring akan diberlakukannya lagi tata niaga lada putih, dengan rencana menetapkan kantor pemasaran bersama (KPB). Padahal keberadaan KPB lada ini justru bakal menimbulkan praktik monopoli, karena badan ini akan berperan sebagai pasar tunggal untuk ekspor.

Impor pakan ayam AS yang dibuka lewat kebijakan Menperindag juga menimbulkan kontroversi. Hal ini dinilai miskin koordinasi dengan anggota kabinet lainnya, karena tidak lama sesudah dikeluarkan kebijakan itu, Menteri Pertanian (Mentan) menyatakan hal itu mengada-ada, dan Mentan menilai kebijakan itu melampaui kewenangannya, nah loh!

Impor pakaian bekas juga demikian, di mana Menperindag mengeluarkan SK No 642/MPP/Kep/IX/2002 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ke Indonesia. Kebijakan yang demonstratif dengan menyita dan membakar pakaian bekas tersebut telah menimbulkan antipati masyarakat yang telah lama menggantungkan hidupnya pada perdagangan pakaian bekas. Kegeraman makin mencuat tatkala Rini mengumumkan kebijakan baru soal impor bus bekas. Sehingga, pakaian bekas, no! Bus bekas,yes! Jelas itu namanya diskriminatif.

Apa sudah berhenti sampai di situ? Belum! Mantan Presdir PT Astra International ini pun dituding ikut malakukan mark up dan mengambil komisi pada pembelian pesawat jet tempur Sukhoi (dua Su-27 dan dua Su-30) dan dua heli seru Mi-35. Tuduhan lainnya adalah menyangkut prosedur yang tidak melalui Dephan (karena yang terlibat hanya Deperindag dan Bulog) dan tiadanya tertib anggaran karena pembelian tersebut tak ada dalam APBN 2003.

Hebat memang Mbak Rini ini, bukan pilot, tapi manuvernya tak putus-putus. Dan tiap kali melakukan manuver, yang terancam justru kepentingan publik. Mungkin kebiasaan bermanuver itu dibawa-bawa dari Astra. Namun antara Astra dan Deperindag tentu berbeda, satu lembaga corporate dan satunya lagi adalah governance. Itu artinya implikasi kebijakan yang dikeluarkan juga akan berbeda, apalagi kalau memang kebijakan tersebut sensitif, penuh risiko dan berbahaya sehingga bisa berdampak luas bagi publik.

Melihat sederatan kebijakan yang telah dikeluarkan, jelas dibenak publik mulai terbersit keraguan tentang profesionalitas seorang Rini Soewandi, apakah ia seorang risk taker (pengambil risiko) atau risk lover (pecinta risiko). Mudah-mudahan kebijakan carut marut yang terlanjur dikeluarkan bukan dalam kerangka risk lover-nya Rini Soewandi, karena jika faktanya memang demikian, sama saja artinya dunia usaha masih akan diintai berbagai kebijakan baru yang kontroversial.

Kita tentu lebih berharap bahwa kebijakan yang keluar selama ini, masih dalam konteks risk taking seorang Memperindag menangani dilema perekonomian nasional yang masih belum sembuh total akibat krisis. Jadi kalau salah-salah dikit, tak apalah. Mudah-mudahan kebijakan berikutnya benar-benar “yahud” dan klop dengan dunia usaha. ***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (25 Juni 2003)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s