Mari Mencermati Kualitas Calon DPD Sumut!

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Perjalanan untuk membersihkan legislatif dari praktik-parktik KKN ternyata masih jauh panggang dari api. Hampir seperti mencari tepian langit. Semakin dikejar semakin menjauh. Dalam kasus pengusulan calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) misalnya, belum apa-apa Panwaslu Sumut telah mencium aroma money politics yang menyengat.

Praktik money politics tersebut, bukan dilakukan oleh satu atau dua orang calon, menurut data Panwaslu paling tidak ada 10 orang yang terindikasi kuat. Menurut teori “gunung es” jumlah sebenarnya pasti lebih dari itu. Perbuatan tidak terpuji tersebut dilakukan dalam proses penggalangan dukungan dari mayarakat, dimana oknum calon DPD memberi imbalan uang untuk fotocopi KTP atau pengurusan KTP. Jelas hal ini bertentangan dengan UU No.12 Tahun 2002.

Sekali lagi, fakta membuktikan para peminat di dunia politik masih terjebak pada pariadigma lama. Paradigma membeli kekuasaan dengan uang. Lantas apa yang bisa disumbangkan orang-orang seperti itu kepada masyarakat Sumut? Yakinlah, pasti tidak ada. Mereka hanya akan menjadi beban dan penghambat pembangunan.

Fenomena money politics calon-calon anggota DPD tersebut sunguh ironis dengan kelembagaan DPD sendiri. Dirubahnya utusan daerah menjadi DPD yang dipilih secara langsung, diharapkan secara nyata dapat menjadi kelembagaan kolektif, merepresentasikan legitimasi sosial yang sangat kuat. Bahkan jauh lebih kuat ketimbang para anggota DPR/DPRD, dimana elit parpol masih dimungkinkan untuk mengintervensi, menentukan siapa yang akan ditempatkan menjadi anggota DPR/DPRD, tapi tidak untuk DPD.

Masyarakat Sumut tentu sangat merindukan, kelak DPD asal Sumut dapat tampil sebagai kelompok yang kritis, independen dan memiliki kapasitas individu yang tergolong critical public figure serta mampu mengekspresikan aspirasi masyarakat daerah secara langsung dalam proses-proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional.

Soalnya kalau hanya mengharapkan para anggota DPR yang berperan, meraka kerap tidak independen. Keputusan-keputusan politik yang mereka ambil selalu terkait dengan kepentingan parpol asal mereka, bukan kepentingan yang berdasarkan aspirasi atau kebutuhan masyarakat yang diwakili dari setiap daerah pemilihan. Jika demikian sudah pasti proses-proses pengambilan kebijakan pada tingkat negara pasca pemilu 2004 nanti, akan kurang lebih sama dengan kondisi yang terjadi pada masa lalu hingga hari ini.

Tetapi harapan seperti itu barangkali akan sulit diwujudkan. Apalagi ketika masyarakat terus membiarkan dan tidak ambil pusing dengan “tikus-tikus politik” yang tetap ingin berkembang biak, melalui kursi DPD.

Kita harus berani membuka lembaran baru, untuk tidak memperjualbelikan suara kepada para adventurier politik. Karena kita harus memberikan suara secara sukarela kepada mereka yang memiliki dedikasi dan komitmen kuat untuk membangun negeri ini.

Yang paling diperlukan kemudian adalah, kerjasama yang baik antar seluruh elemen masyarakat yang ada di Sumut, dengan lembaga-lembaga terkait, terutama seperti Panwaslu, dalam melakukan kontrol sosial dalam proses pemilihan DPD. Oleh karenanya mari untuk terus mencermati kualitas calon DPD asal Sumut!***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (12 Agustus 2003)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s