Menanti Kebijakan Pasca PPM

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Meski diwarnai pro kontra, pemerintah akhirnya memilih opsi Post Program Monitoring (PPM) dalam rangka exit strategy dari International Monetary Fund (IMF). Untuk itu, mari kita beri aplaus untuk pemerintah, atas konsistensinya menjalankan amanah TAP MPR No 86/2003, tentang harus diakhirinya kerjasama dengan IMF. Paling tidak, sementara waktu berakhir sudah “drama simalakama” RI-IMF.

Ada dua konsekwensi logis yang harus dihadapi ketika opsi pilihan jatuh pada PPM. Pertama, program kerjasama yang dituangkan dalam Letter of Intent (LoI) harus tutup buku per 31 Desember 2003. Tidak ada masalah dengan hal ini. Pilihan pemerintah ini adalah pilihan yang cerdas, sebab sesuai dengan “senandung” para ekonom yang semakin kritis melihat sombiosis mutualisme (kerjasama saling menguntungkan) yang terus bergeser ke simbiosis komensalisme (kerjasama yang menggerogoti satu pihak). Dalam suasana yang semakin dekat dengan Pemilu penguasa memang harus “pintar-pintar”, untuk tidak bertentangan dengan aspirasi publik. Berhadapan dengan publik sama artinya dengan memilih kalah dalam Pemilu.

Dari sisi kebijakan, kita akan menunggu, apakah opsi PPM benar-benar mencerminkan komitmen untuk menegakkan kembali kedaulatan dan kemandirian Indonesia, dalam tataran ekonomi-politik internasional. Atau sekadar “trik” menarik simpati rakyat. Jika opsi PPM nantinya diikuti dengan kebijakan utang-utang baru, dari para subtitutor IMF seperti Jepang, ADB, CGI atau World Bank, berarti opsi PPM benar-benar “sekadar trik.”

Konsekwensi kedua, pemerintah harus membayar cicilan dan bunga utang sesuai dengan kesepakatan PPM. Menko Perekonomian, Dorodjatun, kemarin mengungkapkan, melihat perkembangan ekonomi nasional, percepatan pembayaran utang dapat dilakukan pada tahun 2004.  Dikaji secara ekonomis, hal itu cukup meragukan, mengingat kita baru saja menambah utang baru dengan IMF, sehingga tetap mendongkrak utang dengan IMF di atas kuota.

Apalagi beberapa waktu lalu Panitia Pengkajian Exit Program IMF Departemen Keuangan dalam sebuah seminar di Medan,  mengatakan exit program dengan PPM baru bisa dilakukan tahun 2010. Artinya di antara Departemen di bawah koordinasi Menko Perekonomian, toh masih belum senada dalam memandang opsi PPM.

Bisa saja lontaran Menko Perekonomian itu benar, tetapi tetap harus dilihat bagaimana caranya menutupi utang tersebut. Melihat pola laku pemerintah dewasa ini, yang terus gencar melobi beberapa pihak seperti Jepang, ADB, Word Bank ataupun CGI, agaknya strategi “gali lobang tutup lobang,” membayar utang dengan utang baru, masih menjadi andalan pemerintah. Lagi-lagi kita akan sama-sama menyaksikan, apakah janji Menko Perekonomian, realistis atau sekedar “corong” yang mengeliminir keresahan publik.

Seluruh rakyat Indonesia, jelas tidak sekadar ingin Indonesia menuntaskan program kerjasama dengan IMF. Kerinduan yang mendalam justru bagaimana Indonesia pelan-pelan bisa mengurangi beban utang yang ada. Untuk apa kita hari ini keluar dari IMF misalnya, tetapi besoknya mencari rentenir lain untuk mendapat utang-utang baru.

Yang benar adalah kita exit dari IMF, kemudian diikuti langkah-langkah konkrit seperti menggenjot investasi dan ekspor untuk mereduksi pengangguran dan meningkatkan pendapatan nasional. Peningkatan investasi dan ekspor sendiri memerlukan prasyarat seperti dukungan penuh sektor keuangan (kredit), dan terwujudnya stabilitas makro ekonomi nasional. Di sinilah sukses tidaknya skenario exit strategy tersebut akan diuji.***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (30 Juli 2003)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s