Polemik Keppres No 18/2000

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Revisi Keppres No 18/2000! Ini dia “bintang lapangan” sejak dua pekan belakangan ini. Revisi Keppres tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah yang dibidani Bappenas ini kian menjadi polemik, dan memetakan pihak terkait dalam dua kubu berseberangan. Menerima atau menolak. Kadin (Kamar Dagang dan Industri) sendiri siap mengibarkan benderanya untuk menghadang Bappenas dari depan, sementara Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia), LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional), AP4K (Asosiasi Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Pegawai dan Kantor) akan mengepung dari berbagai arah.

Mengapa Kadin berang? Pasalnya dalam revisi Keppres tersebut persyaratan sertifikasi badan usaha dalam pengadaan barang dan jasa dihilangkan oleh Bappenas. Dengan dihapusnya sertifikasi menurut Kadin justru semakin membuka peluang terjadinya KKN. Artinya revisi bukan langkah maju tapi langkah mundur dan mengkerdilkan dunia usaha. Apalagi mekanisme pengawasannya belum diformulasikan dan betentangan dengan UU Jasa Konstruksi.

Bila revisi diterima, implikasi lanjutannya adalah proses pengadaan barang dan jasa akan didominasi oleh pemerintah, tanpa melibatkan stakeholder yaitu dunia usaha dan masyarakat karena sistem prakualifikasinya dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah juga dimungkinkan untuk membuat daftar rekanan sendiri-sendiri. Bisa saja mereka memilih  tidak mengumumkan dan melangsungkan tender  secara diam-diam. Lalu perusahaan besar dengan mudah melakukan metamorfosa, ganti rupa menjadi UKM guna memenangkan tender. Begitu juga perusahaan yang tidak jelas kemampuannya, asalkan main mata dengan pihak yang mengeluarkan tender.

Lantas apakah Bappenas jadi ketar-ketir, lalu surut? Tidak juga. Bappenas memiliki alasan kuat. Revisi akan meningkatkan efisiensi dengan menghilangkan persyaratan-persyaratan tambahan, yang biasanya diwajibkan oleh pemda/departemen/lembaga dan mereduksi ekonomi biaya tinggi. Revisi juga diarahkan untuk meningkatkan persaingan yang sehat dengan menghapuskan pengelompokan usaha yang sangat kaku dan jenjang yang begitu banyak. Lebih lanjut peluang UKM menjadi lebih besar dengan adanya revisi, di mana paket untuk usaha kecil dilarang dimasuki oleh pengusaha menengah maupun besar.

Terlepas dari pro dan kontra soal revisi Keppres tersebut,  ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, bahwa Keppres tersebut bertentangan dengan UU yang lebih tinggi, yakni UU Jasa Konstruksi. Jika Bappenas ingin revisi Keppres ditandatangani presiden, maka terlebih dahulu UU Jasa Konstruksi harus dirubah. Tentu saja ini memerlukan waktu dan stamina serta berpotensi untuk menciptakan polemik yang lebih besar.

Kedua, dari pada terjadi “Perang Bratayudha” lebih baik mencari jalan tengah. Dalam hal ini baik pihak terkait seperti, Bappenas, Kadin berikut asosiasi-asosiasi yang ada, duduk satu meja. Pertanyakan kembali, apakah sejauh ini penerapan Keppres No.18/2000 tersebut benar-benar konsisten atau justru menjadi belenggu perkembangan dunia usaha. Mengingat besarnya biaya sertifikasi yang harus dikeluarkan, belum lagi biaya-biaya administrasi lain menyangkut form isian dokumen, jelas Keppres No.18/2000 telah menjadi jerat bagi dunia usaha, khususnya UKM.

Sementara itu pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan di tingkat propinsi melalui PBSP (Panitia Bersama SertifikasiPerusahaan) juga punya kelemahan sendiri. Mungkin ada baiknya bila sertifikasi juga bisa dilakukan di tingkat daerah, sehingga membuka peluang yang lebih besar bagi dunia usaha. Tidak seperti sekarang, di mana jumlah sertifikasi yang dilakukan oleh asosiasi hanya 5% dibandingkan dengan yang disertifikasi PBSP.

Lebih lanjut, kita juga harus berani jujur mengakui bahwa, Keppres No 18/2000, ternyata tidak cukup mampu meredam terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Dalam hal ini pengetatan regulasi menyangkut pengawasan perlu dipertimbangkan, misalnya dengan membentuk komisi pengawasan lelang tender atau apapun namanya. Kiranya inilah yang harus ditempuh kedua kubu, agar tak menelan kekalahan ganda, seperti yang  dipesankan dalam peribahasa “kalah jadi abu menang jadi arang.” ***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (26 Juni 2003)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s