Runtuhnya Menara Gading STPDN

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Terkuak sudah borok yang selama ini tersimpan di menara gading STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri). Ternyata lembaga pendidikan yang konon dikenal kaliber menghasilkan calon-calon pimpinan di bidang pemerintahan ini begitu over acting dalam menerjemahkan sebuah sistem pendidikan. Bahkah bukan lagi sekedar over acting tetapi sudah salah kaprah. Salah kaprah dalam menjalankan sistem pendidikan, dan salah kaprah dalam memaknai pendidikan itu sendiri.

Di mass media nasional , seorang dosen STPDN mengakui, lembaga ini menyimpan banyak kasus. Tindakan body contact senantiasa terjadi setiap momentum penerimaan mahasiswa baru. Padahal sejak lama perploncoan telah dilarang oleh mendiknas. Tewasnya seorang madya praja Wahyu Hidayat, bukan kasus kekerasan pertama, masih ada beberapa sederatan kasus terdahulu, Erie Rakhman misalnya. Tindak kekerasan dan penyiksaan berkedok pembinaan ini sudah berlangsung sejak angkatan ke-3. STPDN juga memiliki kasus-kasus narkoba, dan penyimpangan seksual para praja. Belum lagi sederatan kasus KKN dalam prosedur penerimaan mahasiswa STPDN.

Semua tersembunyi dibalik menara gading elitisme institusi STPDN. Langgengnya berbagai penyimpangan menandakan institusi tersebut memiliki kelompok yang melakukan konspirasi dengan piawai. Sekarang ini alumninya tersebar dari Sabang hingga Merauke, dan sebagian besar mereka telah masuk ke lembaga pemerintahan mengisi level bottom, middle dan top management, menjadi lurah, camat hingga gubernur. Sebuah posisi di mana keputusan-keputusan berkaitan dengan pelayanan publik harusnya di-design dan dilaksanakan secara cermat bijaksana.

Mengingat track record negatif STPDN yang terus terkuak, kita jadi bertanya-tanya, jadi selama ini begitu cara STPDN menelurkan calon-calon pemimpin negara. Penuh kekerasan, eksklusif dan syarat KKN. Bagaimana mentalitas para pemimpin yang dididik seperti itu bisa sukses menjadi pemimpin yang mengayomi dan melindungi masyarakat. Ah…rasanya semakin meragukan. Apalagi ketika beberapa waktu lalu, sejumlah mahasiswa STPDN menganiaya para wartawan yang menjadi corong kebenaran. Kita jadi membayangkan, masih mahasiswa saja sudah begitu, bagaimana pula setelah berkuasa? Mengerikan!

Melihat fakta yang ada. Jelas pola pembelajaran tritungga yang sedang berjalan di STPDN harus dievaluasi dan dikoreksi. STPDN jelas bukan institusi pendidikan militer melainkan intitusi pendidikan birokrasi sipil. Artinya pola pendidikan militerisme harus segera digantikan pola pindidikan sipil.

Tentu masih segar dibenak kita, bagaimana negara ini mengalami masa-masa  mencekam di bawah kepemimpinan militeristik. Dan kita pun sepakat untuk mengakhirinya medio 20 Mei 1998. Dengan berkaca pada kasus-kasus di STPDN, kita sadar, masih ada kekuatan-kekuatan yang ingin bernostalgia dengan  bab-bab pahit dari sejarah yang telah kita lalui.

Terkait dengan budaya kekerasan di STPDN, ada baiknya mengingat ungkapan filsuf dan pakar pendidikan kelahiran Brasil Paulo Freire, mereka yang biasa tertindas umumnya akan menjadi penindas bila berkuasa. Para praja sendiri, katika tamat akan berhadapan dengan masyarakat, bukannya dengan moncong senjata. Dengan demikian, yang dibutuhkan para praja tidak lain adalah pendidikan welas asih, dan budi pekerti. Karena kompetensi itulah yang terus tererosi dari sanubari para pemimpin masa kini.***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (22 September 2003)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s