RUU Perkebunan

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Akhirnya nasib pengelolaan perkebunan akan diperjelas seiring akan disahkannya RUU Perkebunan pada Oktober 2004 mendatang. Meski regulasi ini terkesan terlambat, karena terlanjur kronisnya masalah dan sengketa tanah perkebunan di beberapa daerah,  namun UU ini tetap harus disambut positif. Terutama bagi Sumut yang memang didominasi sektor perkebunan.

Sebagai sektor unggulan yang senantiasa mencetak devisa dan menyerap banyak tenaga kerja, sudah sepantasnya, pemerintah memberikan porsi perhatian yang besar kepada sektor perkebunan.

Sejauh ini memang masalah perkebunan memang masih carut marut. Manajemen hak penggunaan tanah juga masih compang-camping dan tidak memperhatikan batas minimal ataupun maksimalnya. Sehingga konsentrasi penggunaan HGU terkadang menjadi sangat tidak proporsional, dan hanya menjadi milik pihak-pihak tertentu yang memiliki “kekuatan”. Dengan “kekuatan”, hak penggunaan tanah bisa dimiliki secara berlebihan. Dan kepentingan kelompok masyarakat yang lebih banyak pun terabaikan.

Di Sumut hingga kini beroperasi tiga BUMN perkebunan, PTPN II, III dan IV, di samping sekitar 50 badan usaha swasta. Di antara semuanya PTPN II yang paling babak belur dililit sengketa tanah, areal kebunnya semakin lama semakin tergerus dan menciut. Mungkin karena lokasinya yang memang terkepung pesatnya pembangunan wilayah perkotaan.

Masalahnya PTPN II sendiri memiliki komoditi sangat spesifik dan memiliki pasar yang baik di luar negeri, yang harus dilestarikan. Bila terus tergerusnya areal perkebunan tidak segera diantisipasi, Sumut akan kehilangan produksi khas PTPN II, yaitu gula dan tembakau deli yang menjadi kebangaan masyarakat Sumut.

Untunglah dalam rancangan UU Perkebunan hal ini telah disiasati. Dalam salah satu pasal disebutkan, komoditas perkebunan yang spesifik harus dilindungi dan dilestarikan. Jadi tidak hanya tembakau deli yang selamatkan, tetapi juga kopi gayo, kopi toraja  dan jenis tanaman spesifik di masing-masing daerah lain.

Satu hal yang patut menjadi catatan, meski merupakan salah satu sektor terpenting, namun perusahaan-perusahaan perkebunan yang memiliki manajemen eksklusif dan tidak terjamah, telah mengikis rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat.

Apalagi perusahaan perkebunan sejak lama dinilai sangat tidak efisien dalam proses produksi (high cost), mengabaikan skala ekonomi dan kelestarian lingkungan (amdal). Masyarakat hanya mendengar bahwa BUMN-BUMN perkebunan selalu rugi, dan kerugian tersebut kemudian menjadi tanggungan negara. Buntut-buntutnya masyarakat juga yang kembali harus menerima getahnya.

Dengan regulasi baru UU Perkebunan, kita berharap segala kebobrokan dan ketidakteraturan bisa dirapikan, dan hubungan saling menguntungkan dengan pemerintah dan masyaratkan dapat semakin dipertegas. Jika bentuk hubungan simbiosis mutualisme tersebut bisa direalisasikan, sektor perkebunan akan benar-benar menjadi sektor inti penopang pembangunan, khususnya untuk Sumut.***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (11 Pebruari 2004)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s