Tim Advokasi TKI?

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Adalah suatu langkah maju, ketika enam menteri sepakat untuk membentuk tim advokasi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri. Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah surat kesepakatan bersama (SKB) yang ditandatangani Senin (17/11) di Jakarta. SKB ini lahir dengan pertimbangan, bahwa tugas yang seharusnya dijalankan oleh PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia), dalam melindungi  TKI ternyata gagal atau sebatas ‘dongeng’ belaka.

Sebagian besar PJTKI tidak lagi memperdulikan nasib TKI yang sedang bekerja di luar negeri. Jangankan berharap PJTKI turun tangan mengadvokasi (mendampingi) para TKI, tidak “mencekik” sang TKI saja sudah bagus. Toh beberapa kali dalam pemberitaan mass media disebutkan, selain mendapatkan perlakuan tidak baik dari majikannya, para TKI juga dihadapkan pada hal yang sama dari agen-agen penyalur TKI di luar negeri.

Selama ini PJTKI hanya perduli soal hitung-hitungan untung rugi, yang penting setoran dari TKI lancar. Soal peran dan fungsinya sebagai perlindungan dan pengayom, nanti dulu. Belum lagi banyak PJTKI yang suka menerabas aspek legal formal dalam pengiriman TKI, yang justru membuat para TKI semakin terjebak dalam dilema di perantauan.

Dengan hadirnya tim advokasi TKI di luar negeri, kita jadi berharap banyak, berbagai persoalan yang melilit para TKI selama ini, dapat direduksi dan pelan-pelan dihilangkan. Memang, sudah tidak masanya lagi, terus berpangku tangan dalam mengurusi nasib para pahlawan pengumpul devisa ini. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi perhatian  dan perlindungan terhadap para TKI ditingkatkan?

Cukup sudah kita mendengar saudara-saudara kita itu, di luar negeri diperlakukan tidak manusiawi. Menjadi sasaran kemarahan, korban nafsu bejat majikan, pelecehan seksual, penyiksaan fisik, korban penipuan dan lain-lain. Sekaranglah saatnya menanggalkan lembaran-lembaran buram nasib para TKI.

Bagi para keluarga yang memiliki sanak keluarga yang menjadi TKI, tentu ini merupakan kabar baik. Kecemasan tentang nasib sanak keluarga sudah bisa diredam. Sebab sekarang sudah ada enam menteri yang memperhatikan para TKI. Bukan tanggung enam menteri sekaligus di bawah koordinasi menteri koordinator kesejahteraan rakyat terlibat secara kelembagaan. Mulai dari menteri luar negeri, menteri kehakiman, menteri perhubungan, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, menteri agama dan menteri negara pemberdayaan perempuan.

Mudah-mudahan tim ini dapat bekerja sekaliber namanya, bekerja cepat, tepat dan benar dalam melindungi para TKI. Dan mudah-mudahan pemerintah telah berfikir komperhensif dan punya alasan yang tepat, mengapa misalnya harus enam menteri yang terlibat dalam mengadvokasi para TKI di luar negeri.

Tentu kita akan sangat kecewa, bila kelak tim ini bekerja lambat, saling tunggu, saling mencari `kambing hitam`, atau buang badan. Toh kita sudah sangat populer dengan rentang birokrasi yang sangat tidak efisien. Apalagi melihat format pelayanan pada TKI yang telah direncakan, dengan mudah kita masih bisa mendapati kelemahan. Misalnya terkait dengan proporsi antara jumlah tim advokasi dengan jumlah TKI. Dengan perbandingan 1 : 10.000. Apakah masuk akal seorang petugas melayani 10.000 TKI, bisa menghasilkan pelayanan yang baik? Jelas ini sangat meragukan.

Jangan-jangan, yang lebih banyak nanti justru debat kusir, seminar atau sekedar cakap-cakap para badut-badut politik yang suka “caper” (cari perhatian) di depan publik. Di satu sisi para TKI terus menderita, sementara para menteri terus cari popularitas. ***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (18 November 2003)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s