DPD dengan Konstituen

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari seluruh Indonesia 21-23 Juni berkumpul di gedung DPR/MPR Senayan. Ini adalah pertemuan konsolidasi untuk saling kenal karena pelantikan mereka secara resmi baru akan dilangsungkan September. Tentunya para senator tersebut akan saling sharing persoalan-persoalan lokal dan agenda kerakyatan yang sudah diamanatkan.

Namun salah satu agenda strategis yang patut didiskusikan adalah bentuk relasi dengan pemilihnya menjadi hubungan dua arah yang sehat dan serasi. Anggota DPD belum memiliki hubungan yang baku dengan pemilihnya, padahal dia dituntut untuk menginstitusionalisasikan berbagai aspirasi konstituen daerah di lembaga DPD.

Menyadari ciri politik ke depan adalah politik berkonstituensi, maka keberhasilan mewakili entitas politik lokal dan memperjuangkan aspirasi mereka akan menjadi barometer penilaian terhadap para senator. Oleh karena itu, merawat keserasian hubungan dengan pemilih harus menjadi prioritas.

Setidaknya ada empat takaran agar para senator dapat dipandang dan dihargai sebagai representasi masyarakat lokal. Pertama, mereka harus bisa memfasilitasi semua simpul-simpul masyarakat di daerahnya masing-masing seperti LSM, Ormas, masyarakat adat dan komunitas basis lainnya untuk bersama-sama berpikir tentang daerah tersebut. Kedua, membuka sekretariat aspirasi dan kotak saran di berbagai kabupaten dan kotamadya di propinsi asal pemilihan, sesuai amanah pasal 50 huruf F (UU No 23/03).

Ketiga, mempertanggungjawabkan setiap hasil kerja kepada simpul masyarakat dengan membentuk forum rakyat atau apapun namanya untuk mengevaluasi sejauh mana aspirasi tersebut diperjuangkan di tingkat pusat. Pasal 50 huruf H dan penjelasannya mewajibkan anggota DPD untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya. Tanggung jawab moral diekspresikan dengan kinerja yang optimal sedangkan politis, kalau tidak mampu, harus mundur.

Keempat, sesering mungkin bertemu, melakukan kunjungan kerja dengan pemerintah daerah atau DPRD di kabupaten dan kotamadya di propinsi asal pemilihan. Sehingga para senator harus menyiapkan tim yang selalu siap membantu kapan dan dimanapun. Jangan bermimpi untuk bekerja seorang diri dalam wilayah pergaulan politik seperti ini.

Manakala DPD mampu membangun hubungan yang serasi dan tulus dengan konstituen, maka paradigma kekuasaan untuk mendapatkan kekayaan yang merasuk dunia politik sekarang ini bisa disingkirkan. Membuka ruang kontrol masyarakat juga dapat mencegah para wakilnya bermain sebagai broker pusat-daerah, artinya menjauhkan mereka dari perilaku pragmatisoportunis.

Karenanya, setiap kebijakan para senator harus menjadikan pemilihnya sebagai preferensi dan tidak mengabaikan prinsip tanggung jawab dan keterwakilan. Senator yang memiliki semangat progresif adalah mereka yang berorientasi kuat ke masa depan daripada ke masa lalu dan responsive terhadap perkembangan kemanusiaan.***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (23 Juni 2004)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s