E k s t r a d i s i

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Belum lama ini Indonesia dan Singapura sepakat untuk memulai pembicaraan tentang perjanjian ekstradisi pada Maret mendatang. Sebagai upaya memperluas perjanjian ekstradisi dengan semua negara di dunia, tentunya upaya penandatanganan ini baik-baik saja. Apalagi jika mempertimbangkan selama ini banyak koruptor Indonesia yang lari ke Singapura sehingga lepas dari jerat hukum. Singapura memang menjadi surga (safe haven) bagi para pelarian kasus korupsi.

Namun selain itu, kita harus berani melihat persoalan secara lebih objektif. Justru yang menjadi penyebab larinya para koruptor ke luar negeri adalah ulah aparat penegak hukum kita sendiri. Lihatlah begitu banyak penanganan korupsi yang asal-asalan. Banyak tersangka yang pura-pura sakit dan minta berobat di luar negeri. Akhirnya sang tersangka tidak pernah balik lagi.

Kasus-kasus larinya koruptor ke luar negeri terbilang banyak dan bagaikan dagelan tak lucu di negeri ini. Ada Edi Tansil, Hendra Rahardja, Sjamsul Nursalim, Bambang Sutrisno, Maria Paulina, dan terakhir Dirut Bank Global Irawan Salim. Mereka lari ke luar karena gampangnya penegak hukum meloloskan mereka karena alasan sakit dan sebagainya.

Lee ketika masih menjabat Deputi PM di bawah Goh Chok Tong pernah menegaskan bahwa untuk menangkap para koruptor itu bisa dilakukan melalui mekanisme kerja sama interpol. Pada intinya, Singapura sebetulnya bukan sama sekali tertutup untuk pengusutan bahkan pengembalian aset. Tahun 1994, misalnya, pengadilan di sana pernah mengabulkan permohonan RI agar aset Pertamina dikembalikan ke Indonesia.

Lee sendiri pernah menyindir Indonesia. Dia menyatakan ikut terkejut ketika Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengeluh nilai aset yang dijaminkan para konglomerat hitam rata-rata hanya 18%. Tapi Lee juga mengatakan heran mengapa para koruptor ini tidak ada yang diadili. Padahal, katanya, sejauh telah diadili secara in absentia, dan diputuskan bersalah, Singapura bisa menolong. Faktanya, kita sendiri pun heran mengapa hampir tidak ada koruptor yang diadili.

Sekarang, perjanjian ekstradisi ini baru akan dibicarakan Maret mendatang. Dan kita perkirakan persoalannya akan pelik mengingat sistem hukum yang berbeda. Sebagai bekas jajahan Belanda kita menganut hukum kontinen, sementara Singapura sebagai bekas jajahan Inggris menganut common law. Memang kita juga memiliki perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, Australia, dan Hongkong yang menganut common law.

Tetapi dengan Singapura, pasti perundingannya bakal alot. Dan ketika tengah alotnya itu, para koruptor pasti sudah melenggang kangkung ke luar Singapura dan mencari safe haven lain. Itu pun kalau perjanjian ini berhasil ditandatangani. Malah kita khawatir, justru Singapura yang diuntungkan dengan perjanjian ini sejauh menyangkut terorisme. Negara kecil ini bisa saja melakukan pengadilan in absentia, misalnya, terhadap Abubakar Ba’asyir. Mereka minta ekstradisi, dan kita harus memenuhinya.***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (17 Pebruari 2005)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s