Insiden Makasar

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Insiden Makasar lagi-lagi memberikan kita tambahan bukti bahwa kepolisian telah gagal melakukan reformasi internal. Dengan anarkhis, 1 Mei 2004 lalu pihak kepolisian mengangkangi prosedur standar dengan melakukan penyerangan ke dalam kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI), memberondong mahasiswa dengan peluru, menghajar dengan bogem, pentungan dan tendangan, sehingga mengakibatkan sedikitnya 65 mahasiswa luka-luka.

Insiden kembali mengingatkan kita akan tragedi-tragedi berdarah di kampus pada tahun 1998 ketika memperjuangkan reformasi. Kekuatan bersenjata gabungan militer dan  polisi mencoba membungkam kekuatan moral force kalangan kampus, seperti yang terjadi pada kasus Semanggi, Trisaksi, Nomensen, USU dan lain-lain.

Padahal pasca gerakan reformasi 1998 pihak kepolisian selalu menggembar-gemborkan bahwa mereka “sudah” melakukan reformasi dan akan lebih mengedepankan perannya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat sipil serta jauh dari sifat-sifat refresif militerisme.

Kita berfikir, dengan dipisahkannya kepolisian dari kekuatan militer akan membuat polisi bisa bertindak lebih civilize dan profesional, sayangnya fakta-fakta yang ada kemudian justeru mengukuhkan keraguan publik.

Kegagalan pihak kepolisian dalam melakukan reformasi internal memang bukan menjadi rahasia lagi, beberapa waktu lalu sejumlah skripsi mahasiswa PTKI membongkar aktivitas KKN di tubuh kepolisian yang sudah melembaga hingga kini. Mulai dari perekrutan calon polisi hingga penempatan para pejabat kepolisian, begitu sarat dengan KKN. Di beberapa daerah bahkan lebih parah, para oknum polisi “berkoalisi” dengan para preman dan menjadi backing judi.

Dengan segala borok tersebut, praktis di mata publik citra polisi menjadi begitu buruk. Sangat kontraproduktif dengan alasan kehadirannya. Polisi terkesan lebih suka melindungi orang-orang “kuat” ketimbang membela rakyat kebanyakan yang lemah, lebih garang dengan maling ayam ketimbang para koruptor, dan lebih senang memerangi mahasiswa ketimbang preman, penjahat atau pemberontak negara.

Keadaanya ini selanjutnya membuat kita bertanya-tanya. Bagaimana mungkin Indonesia akan memiliki sistem hukum yang baik dan memiliki kekuatan supremasi hukum, bila aparat penegak hukumnya saja masih dipertanyakan komitmennya.

Menyikapi hal ini tentu saja kepolisian harus berkaca diri, belajar dari masa lalu, untuk selanjutnya segera melakukan reformasi internal secara gradual dan konsisten. Mungkin bisa dimulai dari revitalisasi fungsi dan tujuan kepolisian itu sendiri, kemudian diikuti dengan pembenahan sistem perekrutan, pendidikan, penempatan dan pembinaan.

Dan tentu saja proses ini memerlukan pengawalan ketat dari seluruh elemen bangsa, terutama pemerintah. Bahkan sebagai upaya percepatan, pemerintah mungkin bisa melakukan intervensi langsung, memaksa kepolisian melakukan perubahan ke arah yang positif dengan serangkaian regulasi dan perundang-undangan. Di atas semua itu semoga ini bukan pertanda kembalinya rezim militer.***

Dimuat di Harian Medan Bisnis ( 5 Mei 2004)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s