Membasmi Korupsi

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Sebagai presiden baru SBY mewarisi beban korupsi yang sangat berat, termasuk di dalam aparat pemerintahan itu sendiri. Siapa pun yang rajin membuat kliping, pasti sudah memiliki setumpuk pemberitaan bagaimana hebatnya korupsi di negeri ini.

Hampir setiap hari media menyampaikan kasus korupsi yang melibatkan banyak sekali pejabat, baik di eksekutif maupun di legislatif. Bupati, anggota DPR, atau DPRD satu per satu silih berganti dikabarkan diperiksa oleh polisi atau kejaksaan. Beberapa di antaranya bahkan sudah sampai disidangkan perkaranya. Perkara-perkaranya sendiri menyangkut nilai miliaran bahkan puluhan miliar rupiah. Bisa dibayangkan berapa besar kerugian negara akibat ulah mereka itu.

Bagaimana menghadapi persoalan sangat besar seperti itu? Bagaimana memotivasi aparat hukum agar memiliki keberanian untuk menumpas wabah penyakit masyarakat tersebut?

Sejumlah pertanyaan dan pernyataan memang sudah banyak dikemukakan. Ada yang menyarankan meniru langkah yang telah ditempuh Nelson Mandela di Afrika Selatan. Di sana telah berhasil diciptakan rekonsiliasi, sehingga perpecahan yang lebih parah bisa dihindari. Tapi usulan yang sederhana tersebut terbukti tidak bisa ditiru dengan mudah di sini dengan berbagai sebab. Antara lain, mungkin saja karena perbedaan kultur. Buat masyarakat Indonesia yang “heterogen” memang agak susah menciptakan kesepakatan yang berskala nasional untuk urusan yang sangat sensitif seperti korupsi ini.

Model lain juga sempat disinggung-singgung dengan modus yang terjadi di RRC. Di negeri ”Panda” ini, beberapa kasus korupsi diselesaikan di pengadilan yang kemudian menghasilkan keputusan yang maksimal. Ganjarannya hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

Aparat hukum di Indonesia, dengan setumpuk pasal pidana, sampai sejauh ini oleh masyarakat dianggap masih mencoba main-main. Memilih rekonsiliasi tidak ikhlas, sementara bertindak tegas pun belum berani. Paling banter para koruptor dikirim ke Nusa Kambangan, itu pun bisa diizinkan keluar lagi dengan berbagai alasan.

Kenyataan-kenyataan seperti itulah agaknya yang mendorong masyarakat tidak bosan-bosannya mengemukakan tuntutan lewat berbagai cara. SBY sendiri, sejak awal pembentukan kabinetnya sudah dengan jelas menuntut para pembantunya itu tidak melakukan korupsi. Tapi apakah mereka juga dituntut agar dengan tegas berani memberantas korupsi sesuai dengan harapan masyarakat?

Masyarakat tentu tidak mengharap pemerintahan SBY hanya memandang korupsi sebagai apologi politik semata-mata. Dalam urusan yang satu ini masyarakat sangat menunggu agar SBY tidak terus berlaku santun. Kepastian hukum adalah keputusan untuk memihak. Hanya jika keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan ditegakkan secara benar, SBY akan dapat merealisasikan harapannya, tampil dalam forum KTT APEC dan berbagai forum dunia dengan kepala tegak dan percaya diri. Mudah-mudahan ditahannya Gubernur NAD Abdullah Puteh menjadi momentum awal untuk menunjukkan keseriusan pemerintah membasmi korupsi.

Dimuat di Harian Medan Bisnis (6 July 2004)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s