Menanti Bentuk Koalisi

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Selesai sudah pemilu legislastif sebagai bagian rangkaian Pemilu 2004. Dari hasil sementara perhitungan suara dapat ditebak, tak akan ada single majority atau partai dengan suara mayoritas. Sebuah hasil yang tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Beberapa hari ke depan, parpol akan melakukan koalisi untuk membentuk sebuah pemerintahahan baru. Walaupun fenomena koalisi sudah dimengerti sebagai sebuah keniscayaan, toh hal itu tetap saja memunculkan sikap skeptis. Skeptisisme dipicu beberapa alasan seperti, parpol lebih memfokuskan perhatian pada masalah struggle of power, parpol lebih disibukkan dengan urusan menjaga peluang mereka agar masuk line up kekuasaan.

Kenyataan menunjukkan, pertimbangan koalisi antar parpol tidak banyak didasarkan pada kesamaan visi dan orientasi untuk mengatasi secara tuntas krisis multidimensi. Kehendak untuk berkuasa, menjaga peluang untuk tetap berkuasa dan ketakutan tidak mendapatkan kue kekuasaan terasa lebih menonjol serta menjadi motivasi utama. Sebaliknya, nilai yang mengandung visi kerakyatan dan komitmen kebangsaan serta agenda memberantas KKN sama sekali tidak menjadi rujukan.

Kemudian koalisi dibentuk tanpa memperhatikan sejumlah agenda strategis yang menjadi tuntutan reformasi. Bahkan, koalisi hanya dijadikan tempat negosiasi politik antara kelompok yang sepakat dengan perubahan dan kelompok yang tidak siap melakukan perubahan (prostatus quo). Koalisi ini lebih berwatak pragmatis, berorientasi pada kepentingan sempit dan berjangka pendek. Urgensi koalisi bagi kekuatan politik baru adalah untuk meraih kekuasan. Sementara bagi kekuatan lama, koalisi penting guna membangun kekuatan untuk menyelamatkan harta, aset dan fasilitas yang mereka dapatkan dengan cara-cara ilegal.

Koalisi yang dibangun atas dasar romantisme semu seperti itu tidak akan banyak mendatangkan manfaat bagi kemaslahatan bangsa, justru akan menjadi ancaman nyata bagi derap reformasi ke depan. Sebab, dalam koalisi tersebut para elite parpol cenderung lebih peduli dengan upaya mempertahankan dan memperkuat kekuasaan ketimbang mengupayakan penyelesaian masalah-masalah krusial seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi, dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan prinsip good governance. Jadi jelas, terlalu sulit mengharapkan terjadinya perubahan positif bagi bangsa ini selama koalisi antarparpol hanya bersifat pragmatis. Terlebih lagi jika koalisi dijadikan ajang pemenuhan hasrat berkuasa (will to power), seperti diistilahkan Friedrick Nietzsche.

Karenanya, demi keselamatan reformasi, koalisi yang hendak dibangun haruslah didasarkan pada kesepakatan mulia untuk mengatasi segala macam problema penting yang sedang dihadapi bangsa, bukan pada kepentingan sempit masing-masing parpol. Semoga para elite parpol dengan kesadarannya yang penuh mau menghindari terjadinya pembentukan koalisi pragmatis yang nyata-nyata hanya akan membahayakan jalannya roda reformasi dan eksistensi bangsa ini ke depan. ***

Dimuat di Harian Medan Bisnis ( 8 April 2004)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s