Moratorium Utang

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Selain semakin menguatnya persoalan solidaritas, bencana tsunami juga memberikan harapan baru bagi pengurangan beban ekonomi Indonesia. Setidaknya hingga kemarin sudah tujuh negara beserta Bank Dunia menyatakan niatnya untuk memberikan moratorium (keringan/penangguhan) utang kepada Indonesia.

Ketujuh negara itu antara lain Jerman, Perancis, Kanada, Inggris, Belgia, AS dan Italia, menyatakan akan memberikan moratorium utang melalui Paris Club yang merupakan kumpulan 19 negara kreditur. Kedua belas negara sisanya yang belum memberikan ketegasan sikap soal moratorium utang, namun diprediksi akan segera menyusul, seperti Australia, Austria, Denmark, Finlandia, Irlandia, Jepang, Belanda, Norwegia, Spanyol, Rusia, Swedia, dan Swiss.

Jelas ini merupakan kabar baik yang tidak tepat bila disikapi dengan malu-malu kucing, sebab utang adalah salah satu masalah vital yang kerap menjadi persoalan ekonomi Indonesia.

Seperti diketahui, dewasa ini Indonesia membutuhkan dana yang jumlahnya relatif besar agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5% dalam 5 tahun ke depan, sesuai dengan target pemerintahan SBY. Selanjutnya dalam tahun anggaran 2005 ini, dari sekitar Rp 395 triliun belanja negara terdapat sekitar Rp 25 triliun diperuntukkan membayar bunga utang luar negeri, sekitar Rp 47 triliun untuk membayar cicilan pokoknya, dan sekitar Rp 39  triliun untuk membayar bunga utang dalam negeri, sementara utang Indonesia saat ini adalah sebesar US$ 41,5 miliar kepada Paris Club.

Dengan perkataan lain, pada tahun anggaran 2005 ini, menurut hitung-hitungan kasar 19% lebih dari seluruh penerimaan dalam negeri akan dipergunakan untuk membayar kewajiban utang luar negeri. Seandainya utang dalam negeri turut diperhitungkan, menjadi sangat jelas bahwa kewajiban utang telah menjadi kendala yang sangat mengekang bagi pemerintah dalam usahanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkannya. Ditambah lagi pasca tsunami pemerintah tentu harus mengeluarkan dana ekstra besar untuk membenahi wilayah-wilayah yang kena bencana.

Memang satu hal yang harus dipertimbangkan adalah, jika moratorium itu sendiri diberikan dalam bentuk penangguhan utang, maka ada potensi resiko, yakni adanya kemungkinan manfaat yang diperoleh dari penangguhan utang terlalu kecil dibandingkan dengan manfaat yang mungkin diperoleh. Akan berbeda halnya jika moratorium itu dalam bentuk penghapusan utang.

Artinya, pemerintah memang tak patut malu-malu. Bahkan pemerintah harus “menjemput bola” dengan melakukan negosiasi intensif, mengupayakan agar kreditor tak kepalang tanggung dan bersedia memberikan moratorium dalam bentuk penghapusan utang, meski dalam bentuk debt swap (konversi utang) sekalipun. Seperti yang telah dilakukan Jerman dengan memberikan moratorium DM 50 juta beberapa waktu lalu. Dengan mekanisme debt swap tersebut pemerintah tak perlu membayar utang, namun cukup dengan membangun dunia pendidikan dari dana itu. ***

Dimuat di Harian Medan Bisnis ( 5 Januari 2005)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s