Otoritas Jasa Keuangan

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Belakangan kian santer mengemuka wacana seputar perluasan tugas Bapepam. Jika selama ini Bapepam hanya mengawasi perusahaan sekuritas, ke depan, lembaga ini dipercayakan untuk mengawasi juga perusahaan asuransi, multifinance, dan dana pensiun. Ya, Bapepam memang sedang diproyeksikan menjadi cikal bakal otoritas jasa keuangan (OJK), yang akan beroperasi penuh 2010. Artinya, sejak saat itu pula, BI tak lagi berurusan dengan pengawasan bank, melainkan hanya berkonsentrasi penuh sebagai otoritas moneter.

Ada dua wewenang yang melekat pada lembaga adidaya ini, yakni wewenang sebagai pengatur dan pengawas. Sebagai pengatur, OJK akan membuat regulasi dengan menerbitkan berbagai peraturan mengenai kesehatan sebuah lembaga keuangan. Sedangkan sebagai pengawas, OJK berwenang melakukan pemantauan dan memberikan sanksi. OJK berwenang memberikan izin operasi sebuah perusahaan jasa keuangan dan sekaligus berwenang mencabut izin usaha perusahaan pengelola dana masyarakat itu.

Pengalihan wewenang pengawasan bank dari BI ke OJK dimaksudkan agar tingkat kesehatan perbankan menjadi lebih baik. Buruknya kesehatan bank selama ini, antara lain, disebabkan oleh fungsi rangkap BI sebagai otoritas perbankan sekaligus otoritas moneter. Ambruknya puluhan bank tahun 1998 menjadi pemicu lahirnya ide OJK.

Namun, pengalihan wewenang sebagai pembuat regulasi perbankan dari BI ke OJK akan menimbulkan masalah. Tugas bank sentral sebagai otoritas moneter sangat terkait dengan operasi perbankan. Jika tidak lagi berwenang menyusun peraturan perbankan, kemampuan BI dalam menjaga stabilitas moneter sedikit-banyak akan terganggu.

Bagaikan polisi dan jaksa, OJK juga berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran UU. Lembaga baru ini diberikan kekuatan penuh untuk bisa menegakkan hukum.

Dalam benak para penggagas, OJK akan mampu mencegah tindak kejahatan seperti kasus PT Bank Global Tbk. Sebagai perusahaan terbuka, bank ini berada dalam pengawasan Bapepam. Produk yang dijual bank yang sudah ditutup itu, yakni obligasi dan reksa dana berada di bawah kewenangan Bapepam. Sedangkan perkembangan tingkat kesehatannya sebagai bank hanya diketahui BI.

Dalam kasus Bank Global, Bapepam dan BI saling menyalahkan. Tapi, nantinya, pada era OJK, kasus seperti ini bukan saja mudah diatasi, melainkan juga mudah dicegah. Sebagai lembaga yang menaungi semua lembaga keuangan, OJK akan menghimpun informasi lebih lengkap. Kongkalikong bank dengan multifinance, bank dengan sekuritas, dan sebagainya akan mudah terbaca.

Selanjutnya, sukses lembaga baru ini, dalam menjawab harapan masyarakat sangat tergantung pada kemampuan koordinasi, kemampuan menjaga independensi, kemampuan meningkatkan kualitas SDM dan budaya kerja, serta ketepatan menentukan platform industri jasa keuangan, dan tentu saja figur pemimpin yang bersih dan profesional. Paling tidak, inilah harapan terhadap pengawasan yang terintegrasi.***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (24 Pebruari 2005)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s