Quick Count

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Pemilu 2004 ini tampaknya berbeda bagi banyak kalangan. Bukan saja perbedaan sistem pemilihan yang dilakukan dengan secara langsung, namun hampir semua orang membicarakan hasil penelitian ilmiah, seperti quick count, exits atau tracking polls yang marak akhir-akhir ini.

Di Indonesia beragam istilah tersebut memang baru terdengar. Namun, di berbagai negara, penggunaan statistik dalam praktik pemilu bukan lagi barang baru. Amerika Serikat, semenjak 1936 mampu membuktikan manfaat dari penggunaan metode jejak pendapat untuk memprediksi kemenangan pemilu.

Berbeda dengan jejak pendapat yang mengumpulkan opini, quick count (perhitungan cepat) merupakan mengumpulkan fakta, yaitu mereka merupakan pilihan pemilih terhadap masing-masing kandidat atau parpol di berbagai tempat pemungutan suara yang telah ditentukan. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu, akurasi yang diperoleh tinggi, sepanjang prosedur sampling dilakukan dengan benar.

Selain itu quick count juga dapat dijadikan pembanding dengan hasil resmi penghitungan pemilu guna pendugaan terjadinya kecurangan-kecurangan. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan karena tidak mampu mengulas karakteristik pemilih dan hanya mampu menjabarkan jumlah pemilihan dan hasil pemilihannya sebagai dasar untuk memprediksi kemenangan kandidat presiden.

Sebagai barang baru, sudah pasti banyak pertanyaan menyertainya. Terkait dengan keberhasilan menebak hasil pemenang pemilu legislatif ataupun eksekutif, misalnya, kerap kali dipertanyakan, bagaimana mungkin dengan hanya mengumpulkan ribuan opini ataupun fakta pilihan seseorang terhadap presiden atau partai politik, namun mampu memprediksi kemenangan salah satu contoh presiden atau partai politik? Padahal, jumlah pemilihan mencapai 155 juta jiwa! Inilah yang membuat politikus, KPU atau “orang yang berkepentingan” menjadi “marah”.

Karena dianggap baru, politikus menganggap hasil quick count yang dilakukan LP3ES dan NDI tidak bisa dijadikan rujukan, bahkan terkesan menyimpan agenda terselubung. Begitu pun KPU, merasa dilangkahi, karena dianggap melanggar peraturan sebagai pemantau, seperti diatur dalam SK KPU No 32 tentang Pemantau, dan Kode Etik Pemantau.

Sangat bisa dimaklumi “kegerahan” KPU terhadap LP3ES, karena dalam beberapa kali penelitian pemilu hasilnya selalu mendekati. Mungkin KPU merasa integritasnya hilang atau dilecehkan, karena begitu lambatnya perhitungan KPU melalui Pusat Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) dan bisa “dikalahkan” oleh sebuah LSM yang tidak perlu mengeluarkan biaya besar, orang banyak atau waktu yang panjang, cukup dua hari. Bandingkan dengan KPU, yang akan mengumumkan secara resmi hasil akhir Pemilu Presiden 26 Juli mendatang!

Tidak ada salahnya jika quick count dijadikan pendidikan politik bagi masyarakat. Toh, hasilnya pun mulai banyak dirasakan, minimal bagi masyarakat yang haus akan informasi bisa terpenuhi, terlebih untuk mengetahui lebih awal jagoan presiden yang dipilihnya.***

Dimuat di Harian Medan Bisnis (14 July 2004)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s