Ujian Akhir Nasional

Oleh Edy Sahputra Sitepu

Kebijakan mendiknas soal Ujian Akhir Nasional (UAN) terus mengusung pro dan kontra. Hampir setiap hari menjadi pembahasan hangat di mass media. Bagi mendiknas, kebijakan UAN menjadi penting, sebagai sebuah instrumen evaluator dari hasil proses belajar mengajar yang kini begitu “otomom”. Dengan UAN  akan lebih mudah bagi mendiknas untuk menggiring tercapainya sebuah standar kualitas pendidikan yang lebih universal dan bisa dipertanggungjawabkan.

Di satu sisi kebijakan ini sebenarnya dapat dimaklumi, mengingat pesatnya pertumbuhan lembaga pendidikan dari sisi kuantitas, namun dengan kualitas yang dipertanyakan. Semua sekolah punya standar masing-masing yang sangat beragam. Masing-masing institusi terkonsentrasi untuk mencapai target yang ditetapkan sendiri.

Sangat mungkin sekali, dalam penetapan target tersebut, mereka mengabaikan kompetensi umum yang harus dimiliki anak didik, dan lebih mementingkan aspek bisnis dari dunia pendidikan. Mereka menawarkan berbagai janji yang muluk-muluk, seperti garansi mendapat pekerjaan, sesuai dengan kompetensi pasar dan lain-lain. Toh kenyataanya, banyak di antara lembaga pendidikan yang hanya memperjualbelikan ijajah ataupun sertifikat, dan lagi-lagi hanya memproduksi para penganggur. Jelas ini sangat mencemaskan.

Padahal ke depan, dengan sistem perdagangan bebas kita harus membenahi standar kompetensi output dari institusi pendidikan, agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja. Kita tentu tidak ingin, kekuatan angkatan kerja di Indonesia hanya dimanfaatkan untuk mengisi pos-pos kerja di sektor informal, sebagai buruh bangunan, pembantu rumah tangga, atau pelacur, seperti sekarang ini.

Oleh karenanya kita juga harus memaklumi, bahwa memang dibutuhkan sebuah parameter dan sungguh-sungguh dapat mengukur standar kompetensi lulusan dari seluruh institusi pendidikan di tanah air. Yang menurut mendiknas isntrumen yang paling cocok adalah UAN.

Memang di sisi lain sebagai alat justifikasi, UAN memiliki kelemahan. Sebagai penilaian untuk sebuah hasil proses pendidikan, penilaian itu sendiri harus dilakukan secara komperhensif. UAN dinilai hanya akan menimbulkan disorientasikan tujuan pembelajaran, baik di kalangan pendidik maupun peserta didik, sehingga hasil akhir akan menajadi lebih penting ketimbang proses pendidikan itu sendiri. Apalagi bila pelaksanaan UAN masih identik dengan pelaksanaan EBTA/EBTANAS yang hanya mengukur aspek kognitif (pengetahuan) dan mengabaikan dua aspek penting lainnya dalam pegadagogis yaitu, aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan).

Dalam hal ini pihak-pihak yang pro dan kontra tentu harus cermat mencari jalan tengah yang dapat mempertemukan kepentingan kedua belah pihak. Tidak benar juga bila tidak ada standar pendidikan secara nasional yang menjaga parameter kualitas kompetensi output pendidikan. Sementara sebagai instrumen standar mutu pendidikan, UAN pun dapat dikatakan belum akomodatif dan refresentatif.***

Dimuat di Harian Medan Bisnis ( 28 April 2004)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s