Kenaikan Harga BBM, Jangan Jadi Dilema Periodik!

Oleh : Edy Sahputra Sitepu

Untuk kesekian kalinya pemerintahan SBY berniat untuk kembali menaikkan harga BBM. Yang patut menjadi catatan dan membuat miris, setiap kali BBM akan dinaikan, asumsi dan logika pemerintah tidak pernah berubah. Alasan kenaikan kali ini pun tidak jauh berbeda dengan alasan kenaikan sebelumnya yakni, karena naiknya harga minyak dunia melebihi angka USD100, sementara asumsi harga minyak di APBN 2011 berada pada angka USD80 per barel.

Mengapa pemerintah kita selalu terjebak dengan persoalan yang sama? Keledai saja tidak mau terjerembab dua kali di lubang yang sama. Lalu mengapa kenaikan BBM menjadi masalah periodik (langganan) yang seolah tidak terhindarkan, dan kerap menambah beban masyarakat serta memicu chaos politik. Mengapa setelah sekian lama tidak terlihat juga upaya untuk terhindar sepenuhnya dari resiko kenaikan BBM? Toh banyak langkah proaktif bisa ditempuh, misalnya dengan membuat perencanaan anggaran yang lebih akurat, merancang roadmap kemandirian (keswadayaan) energi dan bahan bakar, mengeksplorasi energi-energi alternatif pengganti minyak. Benarkah alasan-alasan dan asumsi yang dikemukakan pemerintah untuk menaikkan BBM tersebut, ataukah hanya mengada-ada saja?Dan banyak pertanyaan lainnya yang tidak pernah terjawab dengan baik di negeri ini.

Mari kita lihat sejenak sejumlah hal yang melatar belakangi masalah (jika tidak ingin disebut krisis)BBM di negeri ini. Pertama, pengelolaan BBM di Indonesia masih sangat jauh dari efisien. Tingkat pengurasan cadangan minyak Indonesia mencapai 8 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pengurasan di negara-negara penghasil minyak utama dunia seperti Arab Saudi dan Libia.

Dengan cadangan minyak berkisar 4 miliar barel, Indonesia memproduksikan minyak rata-rata 1 juta barel per hari (bph), sehingga reserve to production ratio (RPR) Indonesia berada di angka 4. Angka ini jauh di bawah Arab Saudi dan Libia. Dengan cadangan minyak mencapai 265 miliar barel, Arab Saudi hanya memproduksi minyak rata-rata 8 juta bph atau tingkat RPR-nya mencapai 35. Sementara Libia, dengan cadangan minyak 46 miliar barel dan tingkat produksi sebesar 1,5 juta bph, memiliki tingkat RPR sebesar 30.

Artinya selama ini kita menguras cadangan minyak kita kurang lebih 8 kali lebih cepat dari Arab Saudi dan Libia, sayangnya tanpa diikuti ekstensifikasi ladang-ladang minyak baru. Eksploitasi mencapai puncaknya pada periode 1975-1976 dengan tingkat produksi minyak di wilayah barat 250 ribu bph dan menjadi penyumbang terbesar produksi nasional 1,5 juta bph. Sejak itu, produksi minyak nasional terus menurun dan kini hanya menghasilkan 70 ribu bph.

Penurunan dari produksi minyak nasional ini, sebebarnya masih ditutupi dari pengurasan cadangan Duri yang dimulai sekitar 1980-an, dengan tingkat produksi sekitar 400 ribu bph. Eksploitasi di wilayah Duri membuat produksi nasional kembali mencapai puncaknya pada 1995-1996 sebesar 1,6 juta bph. Kini, lapangan Minas dan Duri hanya menghasilkan 360 ribu bph. Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu diharapkan dapat berproduksi 165 ribu bph pada 2014 dari 20 ribu bph saat ini. Dengan konsumsi bahan bakar minyak yang kini di atas 1,2 juta bph dan kemampuan kilang domestik hanya 700 ribu bph, sisa kebutuhan BBM masih harus diimpor.

Kedua, meski cukup banyak ditemukan lapangan minyak, namun ukurannya masih jauh lebih kecil. Sebaliknya eksplorasi yg belakangan ini gencar dilakukan di kawasan Indonesia Timur malahan menghasilkan penemuan cadangan-cadangan gas dalam jumlah besar. Di antaranya Tangguh, area deepwater Selat Makassar (Gandang, Gendalo, Gehem, dll), Masela (Laut Timor), dan terakhir oleh Genting Oil di Bintuni. Cadangan minyak yang berukuran cukup besar di Indonesia kebanyakan berada di kawasan barat, seperti lapangan Duri, dan Cepu.

Rendahnya penemuan cadangan minyak, disebabkan menurunnya investasi migas di tanah air. Hal ini terjadi karena proses investasi migas berbelit pasca penerapan UU Migas No 22 Tahun 2001. Dengan UU tersebut, proses investasi bisa menghabiskan waktu lima tahun akibat melewati banyak birokrasi. Padahal, dengan UU Migas yang lama, UU 8 Tahun 1971, hanya diperlukan waktu tiga bulan.  Investasi migas di Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu yang terburuk di dunia dimana berdasarkan survei Global Petroleum pada 2010, Indonesia ada di urutan 111 dari 133 negara.

Ketiga, yang paling penting namun terabaikan yakni, tidak jelasnya roadmap cadangan minyak Indonesia. Roadmap ini sebenarnya sangat vital karena, berdasarkan Ikatan Ahli Geologi (IAI) cadangan minyak bumi Indonesia tinggal 4 miliar barel. Bahkan bisa saja malah sekitar 3,7 miliar barel.  Tapi apapun itu, diperkirakan hanya tinggal 10 tahun lagi. Apalagi produksi minyak RI hanya sekitar 945.000 barel/hari. Bila kita terus mengabaikan hal ini bukan tidak mungkin ke depan kita malah akan mengimpor 1,3 juta barel per hari minyak bumi. Padahal konsumsi minyak ini tentunya akan terus tumbuh karena setiap tahun ekonomi tumbuh dan jumlah penduduk bertambah. Pemakaian minyak di Indonesia minus 400rb barel setiap hari.

Solusi

Tidak ada persoalan yang tak bisa diselesaikan, asal ada upaya yang cermat dan sungguh-sungguh. Skenario penyelesaian masalah periodik ini harus dipikirkan secara komperhensif.  Sejumlah langkah strategis sepatutnya menjadi perhatian pemerintah dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama,pemerintah harus menyusun roadmap cadangan minyak Indonesia menuju swasembadaminyak dan energi.Roadmap ini harus memuat skenario bagaimana Indonesia dapat terbebas dari ketergantungan terhadap impor BBM untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang terus meningkat.Pemerintah juga harus mencari solusi alternatif yang cerdas dan mendasarkan pada kepentinan nasional, bukan kepentingan asing.

Kedua,perlu upaya lebih serius dari pemerintah untuk mengatasi kecenderungan penurunan supply bahan bakar minyak tersebut. Pemerintah harus mendorong kegiatan eksplorasi dan studi geologi untuk mendapatkan prospek lokasi cadangan baru. Untuk itu pendidikan tinggi ilmu kebumian, asosiasi, Lemigas, BPPT, Badan Geologi perlu berintegrasi untuk bersama-sama membangun industri perminyakan. Perguruan tinggi juga belum dilibatkan optimal dalam penyediaan data dengan melakukan berbagai macam survey.

Ketiga, di sisi investasi, investor perlu dirangsang dengan tawaran menarik misalnya insentif bagi investor yang mampu meningkatkan aktivitas eksplorasi dan produksi migas di berbagai potensi cekungan migas. Selama ini yang terus digenjot adalah peningkatan produksi, padahal yang juga diperlukan adalah peningkatan eksplorasi. Dukungan kebijakan dan anggaran untuk menggenjot eksplorasi pun dirasakan masih jauh dari cukup. Bayangkan, alokasi APBN untuk eksplorasi migas sangat minim, hanya 0,07%. Hal inilah yang menyebabkan daya tarik bagi calon investor untuk kegiatan eksplorasi menjadi rendah dan pemerintah tidak mampu menyajikan data potensi migas yang menarik dan akurat.

Keempat, skema kontrak dan bagi hasil untuk kontraktor juga diharapkan lebih fleksibel dan menarik. Hal ini seiring semakin sulitnya pencarian minyak dengan tingkat risiko yang semakin besar. Negara harus berpikir investasi untuk kegiatan eksplorasi ini, tanpa kesadaran ini krisis produksi minyak akan terus nyata.

Kelima, mengingat sekarang ini, baru 50 persen produksi minyak yang bisa diolah dalam negeri, sementara 35 persen lainnya diserahkan kepada kontraktor untuk membayar cost recovery pengolahan minyak di luar negeri, dan 15 persen produksi sisanya untuk bagi hasil dengan kontraktor. Ke depan perlu diupayakan agar seluruh minyak tersebut diolah di kilang dalam negeri. Dengan kata lain pemerintah harus mengambil langkah untuk men-takeover 35 persen untuk bayar cost recovery. Apabila 85 persen produksi minyak dalam negeri diolah, maka itu sudah mencukupi kebutuhan BBM untuk dalam negeri.

Selain itu, sepakat dengan sejumlah diskursus yang mengemuka, beberapa hal lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan windfall profit tax atau pajak tambahan atas keuntungan perusahaan minyak akibat lonjakan harga minyak mentah dunia, memangkas alur perdagangan minyak dalam rangka ekspor-impor, menerapkan pajak tambahan kepada kendaraan roda empat pribadi atas penggunaannya terhadap BBM Bersubsidi, menambah kapasitas kilang Pertamina sesuai dengan spesifikasi minyak mentah Indonesia dan mengharuskan semua kontraktor asing menjual semua jatah minyaknya kepada Pertamina agar diproses di dalam negeri dan untuk kebutuhan domestik, mempersiapkan infrastruktur BBG dalam jangka 1 tahun untuk seluruh Indonesia serta menciptakan iklim investasi yang ramah untuk kebutuhan eksplorasi agar ada penemuan baru dan tambahan cadangan minyak bumi.

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/85793

dimuat di Koran Jakarta Edisi Selasa, 13 Maret 2012 | 01:57:51 WIB

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s