Kenaikan BBM Mestinya Bisa Diantisipasi

Oleh : Edy Sahputra Sitepu

Untuk kesekian kalinya pemerintahan SBY berniat untuk kembali menaikkan harga BBM. Padahal pada saat kenaikan BBM pada tahun 2005 lalu, sebagaimana dimuat di sejumlah mass media, SBY sempat berjanji untuk tidak menaikkan harga BBM.

Jika kita simak, sejak dilantik Oktober 2004, pemerintahan SBY setidaknya telah dua kali menaikkan harga BBM. Pertama, pada Maret 2005 harga BBM dinaikkan sekitar 22-47 persen. Kedua, pada Oktober 2005 dengan kenaikan rata-rata sebesar 126 persen. Kali ketiga akan dilakukan per April 2012 mendatang dengan rencana kenaikan sebesar persen 33%.

Janji sang presiden pun kini mulai digugat. Sejumlah kalangan mencoba mengingatkan kembali publik soal itu dan semakin menambah keruh polemik pro kontra kenaikan harga BBM. Penulis sendiri adalah pihak yang tidak setuju dengan rencana kenaikan BBM.

Apalagi mengingat lagi-lagi setiap kali BBM akan dinaikan, asumsi dan logika pemerintah tidak pernah berubah. Alasan kenaikan selalu bersandar pada alasan karena naiknya harga minyak dunia melebihi angka USD 100, sementara asumsi harga minyak di APBN 2011 berada pada angka USD 80 per barel.

Mengapa pemerintah kita selalu terjebak dengan persoalan yang sama? Keledai saja tidak mau terjerembab dua kali di lubang yang sama. Lalu mengapa kenaikan BBM menjadi masalah periodik (langganan) yang seolah tidak terhindarkan, dan kerap menambah beban masyarakat serta memicu chaos politik. Mengapa setelah sekian lama tidak terlihat juga upaya untuk terhindar sepenuhnya dari resiko kenaikan BBM?

Toh banyak langkah proaktif bisa ditempuh, misalnya dengan membuat perencanaan anggaran yang lebih akurat, merancang roadmap kemandirian (keswadayaan) energi dan bahan bakar, mengeksplorasi energi-energi alternatif pengganti minyak. Benarkah alasan-alasan dan asumsi yang dikemukakan pemerintah untuk menaikkan BBM tersebut, ataukah hanya mengada-ada saja? Dan banyak pertanyaan lainnya yang tidak pernah terjawab.

Ironisnya, masyarakat terlanjur berharap banyak kepada pemerintahan SBY untuk dapat mengurangi beban berat yang dipikul masyarakat. Harapan tersebut pun diwujudkan dalam dukungan masyarakat secara politik terhadap SBY. Namun ternyata balasannya tidak seperti yang diharapkan. Pemerintah ternyata memilih untuk menjadi safety player.

Pada saat pemerintah harus mengeluarkan subsidi lebih banyak kepada masyarakat, pemerintah menolak kebijakan itu, meninggalkan kepentingan rakyat banyak untuk lebih pro pada kepntingan “pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan” dengan alasan efisiensi anggaran.

Adalah wajar bila masyarakat kemudian kecewa, marah dan unjuk rasa mulai marak. Kegusaran publik muncul karena ekspektasi tidak bertemu dengan kenyataan. Janji BBM tidak naik lagi ternyata cuma pepesan kosong. Ini bukti bahwa sebenarnya pemerintah bekerja dengan tidak sungguh-sungguh dan tidak punya perencanaan yang baik dan belum menempatkan kepentingan masyarakat banyak sebagai kepentingan terdepan.

Kenaikan harga BBM harusnya senantiasa bisa diprediksi dan dicermati secara proaktif. Apalagi presiden sempat melontarkan statemen untuk tidak akan lagi menaikkan harga BBM, praktis ini harusnya sudah ada grand design-nya.

Harusnya pemerintah sudah memiliki roadmap dalam mengatasinya. Sebuah roadmap yang disusun secara komprehensif dan memuat skenario bagaimana Indonesia dapat terbebas dari ketergantungan terhadap impor BBM untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang terus meningkat.

Roadmap yang memuat solusi alternatif yang cerdas dan mendasarkan pada kepentinan nasional dan bukan kepentingan asing. Dan pemerintah tidak punya ini, paling tidak kita tidak pernah mendengar ini dipublikasikan.

Roadmap ini sebenarnya sangat vital karena, berdasarkan Ikatan Ahli Geologi (IAI) cadangan minyak bumi Indonesia tinggal 4 miliar barel. Bahkan bisa saja malah sekitar 3,7 miliar barel.  Tapi apapun itu, diperkirakan hanya tinggal 10 tahun lagi. Apalagi produksi minyak RI hanya sekitar 945.000 barel/hari.

Bila kita terus mengabaikan hal ini bukan tidak mungkin ke depan kita malah akan mengimpor 1,3 juta barel per hari minyak bumi. Padahal konsumsi minyak ini tentunya akan terus tumbuh karena setiap tahun ekonomi tumbuh dan jumlah penduduk bertambah. Pemakaian minyak di Indonesia minus 400 ribu barel setiap hari.

Jauh-jauh sebelum harga BBM akan naik lagi, pemerintah juga harusnya mengatasi kecenderungan penurunan supply BBM. Langkah mendorong kegiatan eksplorasi dan studi geologi untuk mendapatkan prospek lokasi cadangan baru harus dilakukan. Kegiatan ini akan lebih baik lagi bila melibatkan pendidikan tinggi ilmu kebumian, asosiasi, Lemigas, BPPT, badan geologi dan lain-lain. Perlu upaya bersama yang terintegrasi untuk membangun industri perminyakan tanah air. Tapi ternyata ini belum dilakukan juga kan?

Dari sisi investasi, investor perlu dirangsang dengan tawaran menarik misalnya insentif bagi investor yang mampu meningkatkan aktivitas eksplorasi dan produksi migas di berbagai potensi cekungan migas. Selama ini yang terus digenjot adalah peningkatan produksi, padahal yang juga diperlukan adalah peningkatan eksplorasi. Dukungan kebijakan dan anggaran untuk menggenjot eksplorasi pun dirasakan masih jauh dari cukup. Bayangkan, alokasi APBN untuk eksplorasi migas sangat minim, hanya 0,07%.

Hal inilah yang menyebabkan daya tarik bagi calon investor untuk kegiatan eksplorasi menjadi rendah dan pemerintah tidak mampu menyajikan data potensi migas yang menarik dan akurat. Skema kontrak dan bagi hasil untuk kontraktor juga diharapkan lebih fleksibel dan menarik. Hal ini seiring semakin sulitnya pencarian minyak dengan tingkat risiko yang semakin besar. Negara harus berpikir investasi untuk kegiatan eksplorasi ini.

Rendahnya penemuan cadangan minyak disebabkan menurunnya investasi migas di tanah air. Hal ini terjadi karena proses investasi migas berbelit pascapenerapan UU Migas No 22 Tahun 2001. Dengan UU tersebut, proses investasi bisa menghabiskan waktu lima tahun akibat melewati banyak birokrasi. Padahal, dengan UU Migas yang lama, UU 8 Tahun 1971, hanya diperlukan waktu tiga bulan.  Investasi migas di Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu yang terburuk di dunia dimana berdasarkan survei Global Petroleum pada 2010, Indonesia ada di urutan 111 dari 133 negara.

Selanjutnya, mengingat sekarang ini, baru 50 persen produksi minyak yang bisa diolah dalam negeri, sementara 35 persen lainnya diserahkan kepada kontraktor untuk membayar cost recovery pengolahan minyak di luar negeri, dan 15 persen produksi sisanya untuk bagi hasil dengan kontraktor.

Ke depan perlu diupayakan agar seluruh minyak tersebut diolah di kilang dalam negeri. Dengan kata lain pemerintah harus mengambil langkah untuk men-takeover 35 persen untuk bayar cost recovery. Apabila 85 persen produksi minyak dalam negeri diolah, maka itu sudah mencukupi kebutuhan BBM untuk dalam negeri.

Selain itu, sepakat dengan sejumlah diskursus yang mengemuka, beberapa hal lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan windfall profit tax atau pajak tambahan atas keuntungan perusahaan minyak akibat lonjakan harga minyak mentah dunia, memangkas alur perdagangan minyak dalam rangka ekspor-impor, menerapkan pajak tambahan kepada kendaraan roda empat pribadi atas penggunaannya terhadap BBM bersubsidi dan  mempersiapkan infrastruktur BBG secepatnya.

Tidak ada persoalan yang tak bisa diselesaikan, asal ada upaya yang cermat dan sungguh-sungguh dan kerja keras. Skenario penyelesaian masalah periodik ini harus dipikirkan secara komperhensif, tidak cukup hanya difikirkan saja, tapi harus dibarengi dengan kerja, kerja dan kerja.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s