Bank Sumut Menuju Babak Baru

Oleh : Edy Sahputra Sitepu, SE, MSi

Sebagaimana telah diberitakan di mass media lokal, RUPS PT Bank Sumut yang berlangsung tanggal 16 Juni 2012 telah memberhentikan Direksi PT Bank Sumut periode 2008-2012.  Pemberhentian ini dilakukan sesuai dengan prosedur terkait dengan berakhirnya periodesasi kepemimpinan terhitung sejak 17 Juni 2012.

Direksi yang dibehentikan antara lain Direktur Utama Gus Irawan, Direktur Pemasaran Zenilhar dan Direktur Umum M Yahya. Selanjutnya untuk menghindari kekosongan direksi, maka RUPS kemudian mengangkat direksi sementara yaitu Riza Fahlevi Hasibuan sebagai Plt Dirut. RUPS juga menetapkan Riza Fahlevi yang lulus dalam fit and propper test BI, sebagai pejabat defenitif komisaris independen sampai tahun 2013.

Menyikapi pergantian direksi tersebut, kita tidak perlu berpolemik terlalu jauh, terjebak pada pemikiran pro dan kontra secara subjektif. Apalagi mengaitkannya dengan alasan politis sehubungan dengan Pilgubsu 2013. Ini perlu digarisbawahi, sebab sebagaimana diketahui berdasarkan pengalaman, perbankan biasanya akan sangat rentan dan sensitif dengan berbagai isu, baik dari sumber internal maupun eksternal dan dapat mengganggu kinerjanya dan kepercayaan publik.

Demi kebaikan bank milik masyarakat Sumatera Utara ini, sebaiknya tidak boleh ada pihak yang memelintir atau mendramatisir informasi yang ada terkait dengan pergantian direksi tersebut. Agar Bank Sumut tetap dapat berada on the track menuju bank modern yang sangat pro pada pengembangan ekonomi lokal, seperti apa yang kita harapkan bersama.

Pergantian direksi harus disikapi sebagai hal yang lumrah dan biasa dalam setiap organisasi termasuk di perbankan. Apalagi mengingat Gus Irawan sendiri telah memimpin Bank Sumut dengan periode yang cukup lama, 12 tahun. Suatu periode yang cukup panjang untuk berbuat, dan seyogyanya merupakan suatu periode yang cukup untuk membawa kemajuan penting bagi eksistensi Bank Sumut.

Meski di satu sisi banyak keberhasilan yang telah dicapai, namun di sisi lain harus diakui masih banyak juga yang belum tuntas dikerjakan seperti, belum menjadi primadona di Sumatera Utara, belum menjadi motor terdepan bagi kredit usaha kecil dan mikro di daerah, tak kunjung terealisasinya Bank Sumut sebagai bank devisa,  belum terlaksananya proses IPO (Initial Public Offering) agar Bank Sumut dapat menjadi bank yang sahamnya dapat dimiliki publik secara luas sebagaimana diinginkan sebagian stakeholder, dan lain-lain.

Pasca pergantian direksi, the show must go on, kehadiran manajemen baru juga sangat diharapkan memberi harapan baru, terutama pada kinerja yang lebih baik. Demikian pula dengan pergantian manajemen PT Bank Sumut, masyarakat dan pelaku ekonomi di Sumut pasti berharap, manajemen yang baru dapat membawa perbaikan nyata dan mampu mengoptimalisasi kontribusi Bank Sumut terhadap perekonomian daerah secara lebih signifikan. Ini yang paling penting!

Sesuai dengan namanya, Bank Pembangunan Daerah (BPD), esensi kehadiran bank Sumut tidak lain ditujukan untuk menjadi pendorong strategis bagi proses pembangunan perekonomian di Sumatera Utara. Bukan menjadi pendorong kepentingan sekelompok orang apalagi seseorang.

Bank Indonesia bahkan menekankan, di antara kelompok bank yang beroperasi di Indonesia, maka kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peran amat strategis dalam mendorong perekonomian daerah. ini sesuai dengan khittah-nya, di mana wilayah operasional BPD lebih dominan di daerah-daerah. Kepemilikan mayoritas saham BPD pun kebanyakan dimiliki oleh pemerintah daerah setempat setingkat propinsi dan himpunan dari pemerintah daerah tingkat kabupaten/kotamadya. Untuk Bank Sumut misalnya mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah provinsi dimana Gubernur Sumatera Utara sebagai pemegang saham pengendali.

Dengan keberadaan BPD seharusnya peran strategis kelompok bank ini lebih berdaya guna ketimbang kelompok bank lainnya. Sebab, jaringan operasional dan pengenalan medan tentu lebih dikuasai oleh kelompok BPD. Secara teoritis kesimpulan tersebut benar adanya. Namun, kalau ditilik dari kondisi di lapangan, teori tadi tidak sepenuhnya benar.

Buktinya sepanjang 2011, kelompok BPD hanya menyalurkan 40% kreditnya kepada usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Sisanya sebesar 60% lebih banyak dikucurkan untuk kredit konsumsi. Padahal Bank Indonesia telah berulang kali mengimbau agar BPD seperti Bank Sumut berperan sebagai agent of regional development untuk meningkatkan kredit ke sektor industri yang produktif.Karenanya, manajemen baru Bank Sumut  kelak harus lebih memberi perhatian pada hal ini.

Bila selama ini Bank Sumut masih menjadi secondary bank di daerah sendiri, maka ke depan harus diupayakan bank ini menjadi bank yang dapat diandalkan dan menjadi primary bank yang mendeterminasi geliat perekonomian lokal Sumatera Utara. Alangkah ironisnya bila sebagai bank andalan daerah, Bank Sumut belum memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat lokal. Hal ini bisa jadi benar, bila kita menjadikan hasil penelitian salah satu universitas di Sumatera Utara menjadi cerminan. Penelitian tersebut mengemukakan, bahwa perbankan di Sumatera Utara masih berada di ranking 5 sebagai sumber pinjaman petani di bawah sumber lain seperti pinajaman dari 1) sanak famili, 2) tetangga, 3) majikan dan 4) rentenir.

Untuk kasus di Sumut, berdasarkan data BI Medan, penyaluran kredit UMKM selama Februari 2012 tercatat hanya Rp28,42 triliun atau 26,8% dari total kredit yang disalurkan perbankan sebesar Rp106,04 triliun. Pembiayaan perbankan di Sumut saat ini masih lebih banyak untuk golongan usaha menengah, yaitu mencapai 46,2% atau senilai Rp13,13 triliun. Sementara untuk kredit usaha kecil yaitu 38,14% atau senilai Rp10,84 triliun. Sedangkan kredit usaha mikro hanya 15,6% atau senilai Rp4,45 triliun. Dari perspektif ekonomi, nilai ini jelas masih sangat rendah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi skala mikro dan kecil yang notabene merupakan porsi usaha terbesar secara nasional termasuk di Sumut, yakni berkisar 98%.

Menurut catatan penulis, beberapa hal yang menjadi catatan penting untuk manajemen baru Bank Sumut ke depan antara lain:

Pertama, Bank Sumut harus mengupayakan menjadi bank paling terdepan dalam mengoptimalkan penyaluran kredit terhadap UMKM dan petani di Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya Bank Sumut harus senantiasa berkoordinasi dan meminta peran aktif

Dan dukungan dari pemerintah daerah terutama di tingkat provinsi.  Terkait dengan itu, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi bersama-sama dengan Bank Sumut harus memiliki kebijakan yang terintegrasi yang tertuang dalam sebuah blueprint penguatan ekonomi daerah via Bank Sumut, tentunya melalui kerjasama pemerintah daerah dan Bank Sumut.

Kedua, sejalan dengan itu, Bank Sumut juga harus mengambil momentum menyambut isu nasional yang dikemukakan Bank Indonesia berkenaan dengan upaya mendorong penguatan daya saing kelembagaan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dimana bank daerah juga akan dioptimalkan untuk agen pembangunan masing-masing daerah, melalui program BPD Regional Champion.

Agar dapat mewujudkan BPD regional champion, Bank Indonesia membuat sejumlah kebijakan, salah satunya bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pengembangan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) di seluruh provinsi yang memiliki potensi. Namun, sampai kini baru provinsi Jawa Timur dan Bali yang telah mendirikan PPKD karena kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)-nya memungkinkan. Maklum, untuk mendirikan PPKD membutuhkan dana sekitar Rp 50 miliar.

Di beberapa daerah hanya sanggup membutuhkan dana maksimal Rp 25 miliar. Jika begini, perlu dipikirkan langkah terobosan, misalnya pemerintah daerah menggandeng investor swasta yang mau menanamkan modalnya untuk mengembangkan PPKD. Jadi PPKD yang dibentuk semacam perusahaan patungan antara pemda dengan investor swasta.

Ketiga, manajemen baru harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang masih tertunda pada periode sebelumnya, antara lain mengupayakan Bank Sumut menjadi bank devisa sehingga dapat memeberikan pelayanan lalu lintas pembayaran tidak hanya di dalam negeri, tapi juga meliputi pembayaran luar yang sangat dibutuhkan pelaku bisnis ekspor impor di Sumatera Utara.

Keempat, dalam lingkup kompetisi bisnis, Bank Sumut perlu mewaspadai agresivitas bank-bank swasta nasional dan bank-bank asing yang kini berani melebarkan sayapnya hingga ke daerah-daerah. Penetrasi yang intensif ini cepat atau lambat bakal menggusur dominasi yang mungkin telah dicapai di sejumlah daerah-daerah. Langkah-langkah proaktif tentu harus segera dilakukan terutama untuk menyediakan pelayanan dan kemudahan yang tidak kalah dibanding bank-bank swasta. Jika tidak maka market share Bank Sumut bakal tergerus hingga suatu ketika Bank Sumut hanya akan menjadi penonton di Sumatera Utara.

Sementara terkait dengan Initial Public Offering (IPO) untuk dapat go public, meskipun merupakan keinginan sejumlah stakeholder, namun hal ini perlu dipertimbangkan lebih jauh. Jika Bank Sumut ditujukan untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada kepentingan pengembangan ekonomi masyarakat Sumut, khususnya pelaku ekonomi UMKM dan petani dan sepanjang perfomanya tidak mengalami gangguan, dan kinerja finansialnya terus membaik dari waktu ke waktu, mungkin IPO belum perlu dilakukan. Lain lagi bila orientasinya benar-benar mengarah pada tujuan komersil. Hal ini lagi-lagi tergantung blueprint pengembangan Bank Sumut ke depan yang memang seyogyanya harus ada.

Mudah-mudahan ke depan, dalam mengemban amanah masyarakat Sumatera Utara, jajaran direksi dapat bekerja lebih fokus dan profesional, hanya dengan niat “Memajukan Bank Sumut”.***

***Dimuat di Halaman Opini Harian Waspada Selasa/19/06/2012 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s